Repelita Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra angkat bicara menanggapi pertanyaan publik mengenai peluang diperiksanya Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Keterangan resmi mengenai perkembangan penyidikan skandal intersepsi komunikasi pejabat negara tersebut ditayangkan melalui rekaman video di kanal YouTube pada Sabtu, 14 November 2026.
Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa aparat penegak hukum bekerja sepenuhnya berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang ditemukan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tanpa pandang bulu.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini penyidik belum menemukan data maupun fakta yang menunjukkan keterlibatan ataupun status Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka dalam perkara penyadapan tersebut.
"Pada intinya sih siapapun yang cukup kuat fakta-fakta dan alat-alat buktinya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan itu akan dilakukan terhadap siapapun yang tidak terbatas pada orang-orang tertentu, tapi kita tidak bisa mengatakan nyangka itu menyangka ini, lebih baik biarkanlah lakukan penyelidikan dan penyidikan mengungkapkan fakta-fakta," tegas Yusril Ihza Mahendra.
Menurutnya, fakta yang telah terungkap saat ini menunjukkan bahwa aksi penyadapan tanpa prosedur hukum atau illegal tapping tersebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Ia menambahkan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melaporkan kasus serius ini secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memerintahkan langkah penegakan hukum secara objektif sesuai ketentuan undang-undang.
Dalam perkembangan penyidikan terkini, tim penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH serta memeriksa satu orang saksi berinisial SU atas dugaan memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi selama kurun waktu 2025 hingga 2026.
Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam cuplikan pernyataan yang turut disiarkan dalam tayangan tersebut mengungkap kronologi penangkapan sejumlah perwira tinggi dan menengah di kediaman seorang mantan Kapolri sebelum akhirnya mengarah pada penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Di sisi lain, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun media sosial X pribadinya pada Rabu, 4 November 2026 turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas gejolak penyadapan tersebut sekaligus memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali kehidupan politik yang berkeadaban demi ketenteraman masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
