Repelita Jakarta - Polemik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 menuai sorotan tajam dari berbagai tokoh serta pengamat politik.
ADVERTISEMENT
Rangkaian tanggapan keras mengenai latar belakang keabsahan dokumen pendidikan hingga rekam jejak proses pencalonan tersebut dirangkum dalam tayangan video di kanal YouTube pada Sabtu, 14 November 2026.
Dalam cuplikan video tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tampak bersumpah dengan menyebut nama Tuhan saat dicecar pertanyaan mengenai ada tidaknya perintah atau komunikasi dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait putusan perkara nomor 90.
"Perlu saya sumpah lagi, demi Allah, sekali lagi demi Allah," ucap Anwar Usman sembari menyatakan akan mengungkap seluruh fakta tersebut dalam buku yang tengah ditulisnya.
Sementara itu, ahli hukum tata negara Refly Harun mengulas kembali catatan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memperlihatkan kejanggalan penarikan perkara sebelum munculnya perkara nomor 90 dan 91.
Ia menjelaskan bahwa Anwar Usman semula menyatakan mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara karena adanya benturan kepentingan sebagai paman Gibran, namun kemudian kembali masuk mengadili perkara nomor 90 hingga melahirkan putusan yang meloloskan syarat usia calon wakil presiden.
Di sisi lain, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengingatkan masyarakat agar tidak terbuai oleh pengunduran diri Gibran karena menurutnya proses pemakzulan di parlemen seharusnya tetap dijalankan agar hak-hak pensiun pejabat negara gugur.
Ia juga menyoroti dugaan adanya kesepakatan politik di balik pengunduran diri tersebut sekaligus menyinggung berbagai dugaan pelanggaran hukum mulai dari penulisan riwayat pendidikan dalam dokumen negara hingga jejak digital akun Fufufafa.
"Pesan tegas saya jangan terbuai dengan situasi ini ya saat ini, ini baru mulai dan belum apa-apa karena harusnya dia dimakzulkan," tegas Denny Indrayana.
Pakar telematika Roy Suryo turut mendesak agar proses pidana tetap ditempuh terhadap pihak Komisi Pemilihan Umum maupun kementerian terkait atas diterbitkannya aturan serta surat keterangan penyetaraan pendidikan yang kini telah dibatalkan Mahkamah Agung.
Menurutnya, dengan dicabut dan dimusnahkannya surat keterangan penyetaraan tersebut berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 742 K/TUN/2026, seluruh legitimasi administratif pencalonan Gibran sejak awal menjadi gugur demi hukum.
Pegiat media sosial Dokter Tifauzia Tyassuma juga menolak narasi yang mencoba membangun simpati publik terhadap mundurnya Gibran dengan menegaskan bahwa pidato pengunduran diri yang mengklaim tidak berkaitan dengan persoalan ijazah hanyalah bentuk penyangkalan atas fakta putusan pengadilan.
Politikus PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun mengingatkan kembali bagaimana Gibran dahulu pernah berjanji secara terbuka di hadapan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk tetap setia kepada partai sebelum akhirnya berseberangan demi maju dalam pemilihan presiden.
Menutup rangkaian ulasan dalam tayangan tersebut, salah seorang narasumber menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto tidak terburu-buru mengajukan nama calon pengganti wakil presiden hingga akhir masa jabatan 2029 demi menjaga stabilitas pemerintahan seperti yang pernah terjadi pada era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
