Repelita Washington - Perang Iran yang hingga kini belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di posisi yang sangat terjepit karena upayanya untuk menaklukkan Teheran nampaknya akan menemui jalan buntu yang sangat memalukan .
Alih-alih berhasil memenangkan perang dengan cepat, Negeri Paman Sam itu justru terancam menelan kekalahan strategis terbesar sepanjang sejarah keterlibatan militernya di kawasan Timur Tengah .
ADVERTISEMENT
Disitat dari kanal YouTube Kompas, tepat pada tanggal 1 Mei 2026 akan menjadi hari terakhir bagi Donald Trump untuk secara legal mempertahankan pasukan Amerika Serikat dalam perang menghadapi Republik Islam Iran .
Hal itu terjadi karena berdasarkan resolusi kekuatan perang tahun 1973, seorang presiden Amerika Serikat hanya diizinkan mengirim pasukan ke luar negeri selama 60 hari tanpa persetujuan tertulis dari Kongres AS .
Ia harus segera menarik pasukannya kembali ke kandang jika batas waktu 60 hari tersebut terlampaui tanpa adanya restu resmi dari Kongres yang hingga kini masih belum diberikan .
Kondisi dramatis ini menempatkan Washington dalam posisi yang sangat terjepit antara ambisi militer untuk menundukkan Teheran dan kepatuhan terhadap aturan hukum domestik yang mulai membatasi ruang gerak Trump secara signifikan .
Meskipun Partai Republik yang merupakan partai pendukung Trump sejauh ini mendukung penuh operasi militer tersebut, namun sinyal penolakan dari internal partai mulai bermunculan dalam beberapa hari terakhir .
Sejumlah politisi dari partai pendukung presiden dilaporkan enggan memberikan cek kosong bagi perang yang tak dinarasikan secara resmi dan transparan kepada publik Amerika .
Perlu diketahui bahwa tanggal 1 Mei 2026 menjadi batas akhir bagi Donald Trump untuk secara legal mempertahankan pengerahan militernya di sekitar kawasan Timur Tengah untuk melawan Iran tanpa persetujuan Kongres .
Resolusi kekuatan perang tahun 1973 atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Kekuasaan Perang adalah resolusi kongres yang dirancang untuk membatasi kemampuan presiden dalam memulai atau meningkatkan tindakan militer di luar negeri .
Perang dengan Iran dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 namun Trump baru secara resmi memberitahukan operasi tersebut kepada Kongres AS pada tanggal 2 Maret 2026 sehingga perhitungan 60 hari dimulai dari tanggal tersebut .
Partai Demokrat telah berulang kali mencoba menggunakan resolusi perang 1973 untuk menghentikan operasi militer di Iran namun upaya mereka selalu diblokir oleh Fraksi Republik di senat .
Bahkan keretakan mulai terlihat di internal Partai Republik sendiri karena sejumlah anggota parlemen mulai memberikan sinyal tidak akan menyetujui perpanjangan waktu tanpa rencana penyelesaian yang jelas .
Salah satu penolakan vokal datang dari Senator Republik dari Utah bernama John Curtis yang secara terbuka mempertanyakan tujuan akhir dari perang ini .
Peringatan serupa juga datang dari perwakilan Florida Brian Mast yang menjabat sebagai Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS .
Mast memperingatkan secara terbuka bahwa mungkin akan ada jumlah suara yang sangat berbeda setelah melewati batas waktu 60 hari tersebut .
Jika dukungan politik internal ini benar-benar runtuh maka Trump akan dipaksa untuk mengakhiri konflik dengan Iran atau menghadapi krisis konstitusi yang jauh lebih berbahaya bagi masa jabatannya .
Cara paling legal bagi Donald Trump untuk mempertahankan pasukannya di medan perang adalah dengan meminta persetujuan eksplisit dari Kongres sebuah langkah yang terakhir kali dilakukan pada tahun 2002 saat Amerika Serikat menyerang Irak di bawah kepemimpinan Presiden George W Bush .
Senator Republik Lisa Murkowski dari Alaska dilaporkan sedang menyusun resolusi resmi terkait penggunaan kekuatan militer terhadap Iran namun resolusi itu hingga kini masih belum diajukan ke lantai senat .
Di sisi lain Undang-Undang Kekuasaan Perang juga menyediakan masa perpanjangan selama 30 hari namun masa tambahan tersebut memiliki syarat yang sangat ketat .
Syarat perpanjangan hanya boleh digunakan untuk memfasilitasi penarikan pasukan Amerika Serikat secara aman bukan untuk melancarkan serangan baru .
Artinya militer AS tidak diizinkan untuk melancarkan kampanye ofensif atau serangan baru terhadap wilayah Iran jika menggunakan masa perpanjangan tersebut .
Pertarungan politik antara Fraksi Republik dan Demokrat di Capitol Hill kini menjadi kunci harapan terakhir Trump untuk melanjutkan perang .
Jika ia gagal meyakinkan para anggota parlemen mengenai tujuan, biaya, dan jadwal perang yang jelas maka Trump akan kehilangan legitimasi untuk terus menekan Teheran melalui kekuatan militer .
Meskipun terdapat batasan hukum yang sangat jelas ada kemungkinan Donald Trump akan berupaya untuk mengakali atau bahkan mengabaikan aturan tersebut .
Dalam sejarah AS sejumlah presiden seringkali berargumen bahwa konstitusi memberikan wewenang yang sangat luas kepada panglima tertinggi yang tak bisa dibatasi oleh Undang-Undang Kekuasaan Perang .
Sebagai contoh Presiden Barack Obama pernah melakukan hal serupa pada tahun 2011 saat ia melanjutkan keterlibatan militer di Libya melampaui batas 60 hari dengan alasan operasi itu tidak melibatkan pertempuran berkelanjutan atau pasukan darat .
Trump sendiri juga sempat menolak aturan ini saat ia memveto resolusi kongres terkait perang di Yaman pada tahun 2019 .
Ia menilai tindakan kongres pada saat itu sebagai upaya yang tidak perlu dan berbahaya untuk melemahkan wewenang konstitusionalnya sebagai presiden .
Namun mengulangi tindakan kontroversial tersebut di tengah perang Iran yang berisiko sangat tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada karir politiknya ke depan .
Jika Trump nekad melanggar aturan secara terang-terangan ia tidak hanya akan dihadapkan pada tekanan internasional yang besar tetapi juga pada pemberontakan politik di dalam negerinya sendiri .
Usaha Donald Trump untuk memenangkan perang kini secara dramatis berpacu dengan waktu dan batasan konstitusi Amerika Serikat yang semakin menyempit .
Tanggal 1 Mei 2026 menjadi titik persimpangan yang menentukan apakah pasukan Paman Sam akan terus menghujani Teheran dengan bom atau harus pulang ke kandang dengan membawa kekalahan strategis yang sangat memalukan .
Mencari celah hukum untuk menambah waktu melalui otorisasi kongres adalah jalan terjal yang membutuhkan transparansi hal yang selama ini dihindari oleh Gedung Putih .
Mengabaikan aturan mungkin menjadi godaan besar namun harga politik yang harus dibayar adalah runtuhnya kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Trump .
Terlebih lagi Amerika Serikat dilaporkan tengah mengalami kerugian keuangan yang sangat signifikan imbas perang melawan Iran yang berkepanjangan .
Bukan cuma itu AS juga dilaporkan mengalami krisis rudal yang menguras stok amunisi strategis negara tersebut .
Berdasarkan laporan terbaru per April 2026 stok rudal Amerika Serikat menipis secara drastis akibat konflik yang intens dengan Republik Islam Iran .
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa pasokan rudal penting AS khususnya jenis Patriot dan THAAD telah berkurang secara signifikan dengan beberapa laporan menyebutkan penurunan hingga 50 persen .
Tingginya penggunaan rudal untuk menghadapi serangan Iran membuat persediaan utama AS terkuras dalam waktu yang relatif singkat .
Sejumlah analis militer memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu hingga 5 tahun bagi AS untuk memulihkan stok rudal mereka kembali ke tingkat normal sebelum perang .
Penipisan stok rudal strategis ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai kesiapan tempur dan pertahanan AS jika terjadi konflik lain di wilayah lain seperti kawasan Laut China Selatan .
Sementara itu di sisi lain Republik Islam Iran menegaskan bahwa mereka tidak mengakui gencatan senjata sepihak yang diumumkan Donald Trump tanpa persetujuan dari Teheran .
Iran menilai keputusan gencatan senjata tanpa batas waktu tersebut adalah bukti nyata bahwa AS telah kalah secara moral dan strategis dalam perang .
Militer Republik Islam menyatakan bahwa mereka berada dalam kondisi siaga penuh dan siap melancarkan serangan balasan yang lebih keras jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan agresi .
"Jika terjadi agresi dan tindakan apa pun terhadap Iran, angkatan bersenjata kami akan segera menyerang target yang telah ditentukan dengan kekuatan penuh dan memberi pelajaran kepada Amerika yang agresif dan Israel dengan lebih keras dari sebelumnya," ucap Juru Bicara Markas Besar Pusat Komando Iran Khatam Al Anbiya, Ebrahim Zolfaghari .
Ia memastikan bahwa terhadap agresi lanjutan oleh Washington dan Tel Aviv maka Teheran akan merespons dengan lebih keras dan pasukan Iran berada dalam kesiapan 100 persen dan siap bertindak kapan saja .
Iran mengklaim bahwa mereka memiliki stok amunisi rudal yang sangat melimpah dan siap untuk meladeni perang jangka panjang melawan Amerika Serikat berserta sekutunya Israel .
Komandan Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Brigadir Jenderal Majid Mousavi mengatakan bahwa pasukannya dengan cepat membangun kembali cadangan rudal dan drone setiap saat .
“Selama periode gencatan senjata, kecepatan kami dalam memperbarui dan mengisi kembali platform peluncuran rudal dan drone bahkan lebih besar daripada sebelum perang," katanya pada Senin (20/4/2026) menegaskan kesiapan penuh Iran .
Dampak ekonomi dari perang ini juga mulai terasa sangat menyakitkan bagi rakyat Amerika dengan harga bensin yang menembus 4 dolar per galon atau lebih tinggi dari harga di masa pandemi .
Senator Amerika Serikat Patty Murray murka dengan pemerintahan Trump yang semakin ugal-ugalan dalam mengelola anggaran negara di tengah gejolak perang .
Dalam sidang Komite Alokasi Senat Murray menyoroti lonjakan anggaran militer yang nilainya mencapai angka fantastis hingga sebesar 1,5 triliun dolar AS .
"Bapak menteri rakyat sedang terpukul oleh pajak dan biaya energi yang meroket akibat kebijakan pemerintahan ini. Harga rata-rata bensin saat ini adalah 4,04 dolar. Angka itu lebih tinggi daripada harga di tempat tinggal saya dan merupakan yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir," kata Murray dengan nada kesal .
Murray juga memperingatkan potensi semakin parahnya ekonomi sektor manufaktur dan pangan dalam 1 tahun ke depan jika perang terus berlanjut tanpa solusi .
"Biaya listrik juga naik 6,9 persen selama setahun terakhir, itu lebih dari dua kali lipat tingkat inflasi namun anggaran Anda justru berupaya menghapuskan program-program yang benar-benar membantu rakyat menghemat uang," keluhnya .
"Saya telah menyebutkan sebelumnya mengenai program bantuan efisiensi energi dan program energi negara bagian. Sementara itu Anda minta untuk membelanjakan 7,4 miliar dolar untuk senjata nuklir," sambung Murray mengkritik prioritas anggaran Trump .(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
