Repelita Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu melayangkan kritik keras terhadap imbauan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie terkait polemik dokumen keabsahan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menolak ajakan untuk menyudahi perdebatan publik mengenai kualifikasi dokumen kelulusan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Melalui unggahan pada akun @msaid_didu
ADVERTISEMENT
pada Sabtu, 24 Oktober 2026, Said Didu menilai imbauan agar masyarakat melupakan persoalan tersebut sama halnya dengan memaklumkan pelanggaran norma. Menurut pandangannya, ajakan tersebut mencederai aspek kepatutan serta etika bernegara yang selama ini ia kaitkan dengan dinasti politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
"Bangsa Indonesia yg waras diminta move on oleh Pak Jimly dan memaklumi pelanggaran etika dan moral yg selama ini dilakukan oleh dinasti Jokowi," tulis Said Didu pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Ia menganggap pemakluman atas polemik dokumen pendidikan pejabat publik sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip-prinsip moralitas tata kelola pemerintahan.
Said Didu juga menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan perlawanan moral dan berseberangan sikap dengan tokoh hukum senior tersebut. Ia bertekad bakal terus mengawal perbaikan etika dalam kehidupan berbangsa serta bernegara secara konsisten.
"Semoga Allah mengampuni Pak @JimlyAs
. Izinkan kami berhadapan dg Bapak dan terus berjuang bersihkan bangsa ini dari kerusakan moral (atas dukungan Bapak) yg dilakukan oleh dinasti Jokowi," lanjutnya pada Sabtu, 24 Oktober 2026.
Sikap keras Said Didu tersebut dipicu oleh pernyataan Jimly Asshiddiqie yang meminta khalayak umum tidak menghabiskan energi untuk memperdebatkan keabsahan ijazah Wapres Gibran. Jimly mengimbau publik untuk menerima kenyataan politik bahwa hasil Pemilihan Presiden 2024 telah menetapkan pasangan kepemimpinan secara sah.
"Ada orang ngabisin waktunya urusan ijazah. Ada yang masih kecewa kepada Gibran. Terus, ya bagaimana? Dia sudah jadi wapres," kata Jimly Asshiddiqie pada Jumat, 23 Oktober 2026. Menurut pandangannya, dinamika ketatanegaraan serta realitas kepemimpinan nasional yang tengah berjalan semestinya menjadi fokus utama ketimbang terus larut dalam kekecewaan masa lalu.
Pernyataan Jimly Asshiddiqie ini menegaskan pendekatan realitas politik dan hukum formal yang menganggap penetapan jabatan wapres sudah final secara hukum. Namun di sisi lain, Said Didu bersama jajaran pengkritik tetap bersikeras bahwa dimensi etika, kejujuran, dan keabsahan dokumen tidak boleh diabaikan begitu saja demi integritas kepemimpinan nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
