Repelita Washington DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang panggung geopolitik global dengan pernyataan kontroversial yang mengklaim telah terjadi perubahan rezim di Iran, disertai ancaman tegas untuk meledakkan seluruh infrastruktur energi vital negara itu jika negosiasi yang sedang berlangsung gagal mencapai kesepakatan.
Dalam unggahan di platform Truth Social pada Senin (30/3/2026), Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melakukan diskusi serius dengan rezim baru yang dinilainya lebih masuk akal untuk mengakhiri operasi militer di Republik Islam Iran.
ADVERTISEMENT
“Kemajuan besar telah dicapai, tetapi jika karena alasan apa pun kesepakatan tidak segera tercapai, yang mungkin akan terjadi, dan jika Selat Hormuz tidak segera Dibuka untuk Bisnis, kami akan mengakhiri kunjungan kami yang menyenangkan di Iran dengan meledakkan dan menghancurkan sepenuhnya semua Pembangkit Listrik, Sumur Minyak, dan Pulau Kharg (dan mungkin semua pabrik desalinasi), yang sengaja belum kami sentuh,” demikian bunyi pernyataan Trump yang dikutip dari Truth Social.
Trump menambahkan bahwa tindakan tersebut akan menjadi pembalasan atas banyak tentara Amerika dan pihak lain yang menurutnya telah dibantai dan dibunuh oleh Republik Islam selama 47 tahun pemerintahan teror dari rezim lama.
Sebelumnya Trump juga sempat menyatakan kepada awak media di Air Force One bahwa Amerika Serikat kini berurusan dengan orang-orang yang berbeda setelah terjadi perubahan rezim di Iran, meskipun secara resmi pemerintahannya belum mengonfirmasi adanya pergantian kepemimpinan di Teheran.
“Kita telah mengalami perubahan rezim. Kita berurusan dengan orang-orang yang berbeda dari yang pernah dihadapi siapa pun sebelumnya. Ini adalah kelompok orang yang sama sekali berbeda. Jadi saya akan menganggap itu sebagai perubahan rezim,” ujar Trump sebagaimana dilaporkan oleh lokmattimes.com.
Salah satu poin paling krusial dalam ancaman Trump adalah targeting terhadap Pulau Kharg yang merupakan terminal ekspor minyak terbesar Iran, tempat sekitar 90 persen minyak mentah negara itu dikirim sebelum konflik memanas.
Dalam wawancaranya dengan Financial Times, Trump secara blak-blakan menyebut ketertarikannya untuk mengambil alih aset minyak Iran termasuk pulau tersebut dengan alasan bahwa Iran tidak memiliki pertahanan yang memadai.
“Sejujurnya, hal yang paling saya sukai adalah mengambil alih minyak di Iran. Mereka tidak memiliki pertahanan. Kita bisa mengambilnya dengan sangat mudah,” kata Trump dalam wawancara tersebut.
Para ahli militer memperingatkan bahwa tindakan invasi amfibi ke Pulau Kharg akan sangat berisiko karena pasukan AS harus melintasi Selat Hormuz dan sebagian besar Teluk Persia, sementara pulau itu akan berada dalam jangkauan artileri dari daratan Iran.
Direktur Proyek Iran dari International Crisis Group, Ali Vaez, memperingatkan bahwa jika AS menyerang infrastruktur energi Iran, Teheran kemungkinan besar akan membalas dengan menyerang infrastruktur energi negara-negara Teluk lainnya.
“Jika dia (Trump) melakukan itu, Iran akan membakar infrastruktur energi di seluruh kawasan, harga minyak akan melonjak di atas 250 dolar per barel, dan kita akan mengalami kehancuran ekonomi global,” peringatan Vaez seperti dilansir Anadolu Ajansı.
Ancaman terhadap infrastruktur energi Iran muncul di tengah eskalasi konflik yang telah berlangsung sejak akhir Februari 2026, yang telah menyebabkan harga minyak mentah Brent melonjak mendekati 115 dolar per barel atau naik hampir 60 persen sejak dimulainya operasi militer.
Meski mengeluarkan ancaman keras, Trump juga mengindikasikan adanya kemajuan dalam diplomasi dengan menyebut Iran telah mengizinkan 20 kapal tanker minyak melewati Selat Hormuz pada Senin (30/3/2026) sebagai tanda hormat, sementara Pakistan juga telah menawarkan diri sebagai fasilitator untuk pembicaraan antara AS dan Iran.
Mantan Duta Besar AS untuk NATO, Ivo Daalder, dalam tulisannya di Politico menilai bahwa strategi negosiasi Trump yang mengandalkan tekanan maksimal justru menemui batasnya, dengan empat minggu pemboman tidak menghasilkan perubahan rezim atau perilaku Iran seperti yang diharapkan.
Kompleksitas negosiasi semakin diperumit oleh keterlibatan Israel, di mana Dr. Andrew Sanders, dosen senior politik di De Montfort University, Inggris, mengatakan kepada CGTN bahwa Presiden Trump tidak hanya harus bernegosiasi dengan perwakilan Iran tetapi juga harus mencapai kesepakatan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
“Perspektif Israel tentang Iran sangat berbeda. Dari perspektif AS, banyak yang terkait dengan dampak ekonomi, tetapi dari perspektif Israel, banyak orang di sana menganggap ini sebagai ancaman keamanan nasional yang sangat dalam dan berarti,” ujar Sanders.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
