Repelita Jakarta - Kabar mengenai rencana kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Gedung MPR/DPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran diri menjadi sorotan utama dalam tayangan video kanal YouTube iNews Sumut pada Kamis, 12 November 2026.
ADVERTISEMENT
Perkembangan politik tersebut berlangsung bertepatan dengan agenda penting di parlemen setelah seratus dua puluh anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah wakil presiden.
Usulan penggunaan hak konstitusional parlemen tersebut telah diserahkan secara langsung kepada pimpinan DPR RI yakni Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal untuk ditindaklanjuti dalam rapat paripurna.
Jumlah pengusul yang mencapai seratus dua puluh legislator tersebut dinilai telah melampaui syarat batas minimal dukungan dua puluh lima anggota dewan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dukungan terhadap pengguliran Hak Menyatakan Pendapat ini tercatat berasal dari delapan fraksi di parlemen yang meliputi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
Langkah pengajuan hak menyatakan pendapat tersebut merujuk pada landasan konstitusional Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3 serta Pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Kedua aturan dasar tersebut mengatur mekanisme pengawasan legislatif terkait dugaan adanya pelanggaran hukum maupun tidak terpenuhinya syarat jabatan oleh seorang wakil presiden.
Setelah melalui pembahasan di tingkat Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah, usulan tersebut dijadwalkan masuk ke dalam agenda resmi Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 12 November 2026 di kompleks parlemen.
Untuk dapat disahkan menjadi keputusan resmi lembaga legislatif, usulan Hak Menyatakan Pendapat ini memerlukan persetujuan dalam forum rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah total anggota dewan.
Situasi di kompleks parlemen Senayan pun kian dinamis seiring munculnya spekulasi mengenai langkah politik yang akan diambil Gibran di tengah bergulirnya proses konstitusional di DPR RI tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
