Repelita Jakarta - Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026) dinilai menggugurkan relevansi upaya hukum sengketa ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).
ADVERTISEMENT
Keputusan meletakkan jabatan tersebut seketika merombak peta konstelasi politik nasional sekaligus mengakhiri urgensi pembuktian dokumen pendidikan yang sebelumnya dirancang Gibran untuk mempertahankan posisinya.
Padahal, sehari sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran sempat menyatakan tekadnya untuk terus berjuang melalui jalur peradilan tata usaha negara serta mengupayakan PK ke tingkat kasasi tertinggi.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa keinginan mundur memang telah diutarakan Gibran sejak Selasa sembari memohon kesempatan membuktikan keabsahan ijazahnya, sebelum akhirnya Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan pada Rabu malam.
Dengan resminya pengunduran diri dari kursi wakil presiden, rangkaian gugatan di PTUN serta rencana PK kehilangan relevansi politik maupun ketatanegaraan terhadap status jabatannya.
Sebagaimana diketahui, polemik keabsahan riwayat pendidikan Gibran sebelumnya bergulir dalam dua perkara berbeda di PTUN Jakarta.
Perkara pertama dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang dilayangkan Subhan Palal telah diputus MA melalui tingkat kasasi bernomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang mengabulkan seluruh gugatan serta membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Sementara itu, pada perkara kedua yang diajukan Mercy Sihombing, majelis hakim tetap melanjutkan agenda pembuktian meski kuasa hukum penggugat Denny Indrayana telah mencabut gugatan pada 29 Oktober 2026, di mana tim hukum Gibran yakni Muhammad Rullyandi dan Adil Supatra Akbar mengklaim telah mengunggah pindai ijazah SD hingga S1 ke sistem e-court.
Di luar keputusan mundur tersebut, sejumlah pejabat tinggi dan pakar hukum tata negara memang menilai celah perlawanan hukum Gibran sejak awal sudah tertutup rapat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berpandangan bahwa langkah PTUN tidak lagi berguna karena putusan kasasi MA telah bersifat final dan mengikat.
Senada dengan hal itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti bersama Denny Indrayana menegaskan bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024, pejabat tata usaha negara maupun Gibran secara pribadi tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan PK.
Sensitivitas isu ini turut memicu silang pendapat di lingkaran dalam kekuasaan setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan meragukan adanya saran dari Presiden untuk menempuh PTUN, sementara anggota Wantimpres Rocky Gerung meminta semua pihak mematuhi putusan pengadilan yang sudah final.
Seiring penyerahan surat pengunduran diri tersebut, mekanisme pengisian kekosongan kursi wakil presiden kini sepenuhnya beralih ke koridor konstitusi berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menggelar sidang paripurna paling lambat dalam waktu 60 hari guna memilih satu dari dua kandidat wakil presiden yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
