Repelita Jakarta - Berembusnya kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai sosok yang pantas menggantikannya.
ADVERTISEMENT
Menanggapi dinamika politik tersebut, politikus senior Akbar Faizal ikut memberikan pandangannya menyangkut kriteria figur yang layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.
Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya pada Rabu (11/11/2026), Akbar Faizal merespons banyaknya pertanyaan warganet yang menanyakan siapa sosok paling tepat untuk mengisi posisi wakil presiden berikutnya.
"Banyak yang nanya siapa yang layak menggantikan Gibran sebagai Wapres," ucapnya dilansir dari akun X pribadinya, Rabu (11/11/2026).
Menurut mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut, ukuran utama dalam menentukan pengisi jabatan RI 2 wajib mengutamakan kelompok maupun figur yang sejak awal berjuang keras di barisan koalisi pemenangan.
"“Yang berkeringat yang berhak. Yang lain harus tahu diri”. Sesimple itu jawabannya," pungkasnya memberikan penegasan.
Sebagaimana diketahui, informasi mengenai pengunduran diri Gibran mencuat ke publik seusai dirinya menggelar pertemuan langsung bersama Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (11/11/2026).
Pertemuan mendadak di pangkalan udara tersebut terlaksana sesaat setelah Presiden Prabowo tiba kembali di ibu kota usai menuntaskan kunjungan kerja di Provinsi Aceh untuk meresmikan Masjid Giok Baitul A’la serta Sekolah Rakyat.
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi pun membenarkan kabar mengenai langkah pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu saat dikonfirmasi oleh awak media.
"Betul," kata Budi Arie dalam pesan singkat, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Jauh sebelum pertemuan di Halim, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi bahwa Gibran sempat menyampaikan keinginan mundurnya ketika menghadap kepala negara di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
"Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," jelas Prasetyo.
Walaupun Presiden Prabowo kala itu sempat menyarankan agar Gibran tetap berjuang menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) demi membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya, pertemuan lanjutan di Lanud Halim akhirnya memantapkan keputusan mundur tersebut.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," tutur Gibran di Istana Wakil Presiden pada Selasa lalu.
Mengacu pada ketentuan konstitusi dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, apabila kursi wakil presiden telah resmi kosong, presiden berwenang mengusulkan dua nama kandidat pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih dalam forum sidang paripurna paling lambat dalam tenggat waktu 60 hari.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
