Repelita Jakarta - Persidangan lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mendudukkan Roy Suryo sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026), diwarnai kejutan besar.
ADVERTISEMENT
Komposisi tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengawal perkara di ruang sidang mendadak diganti secara menyeluruh menyusul gelombang kritik masyarakat serta keberatan tim kuasa hukum terdakwa setelah viralnya aksi sejumlah oknum jaksa berswafoto bersama Jokowi di ruang tunggu pengadilan pada pekan sebelumnya.
Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengonfirmasi perombakan total jajaran jaksa penuntut tersebut saat ditemui awak media pada waktu jeda persidangan.
"Jadi, yang surprise pertama adalah ternyata jaksa atau penuntut umum yang kemarin dikomplain banyak oleh masyarakat dan juga oleh kami dan tim Dokter Tifa, itu sepertinya sudah diganti semua," ujar Refly di PN Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Pakar hukum tata negara tersebut memastikan bahwa para oknum penuntut umum yang pekan lalu terekam kamera meminta foto bersama Jokowi sudah tidak lagi menduduki kursi penuntut di ruang sidang.
"Hampir semua diganti, terutama yang tertangkap layar berfoto-foto bareng Jokowi itu semua sudah diganti," tegas Refly.
Menurut penilaian Refly, rotasi tim JPU tersebut membawa perubahan suasana yang jauh lebih positif bagi jalannya proses pembuktian di hadapan majelis hakim sehingga perdebatan hukum berlangsung tertib dan terarah.
"Persidangan berlangsung jauh lebih kondusif. Hal-hal yang dipotong pun sifatnya substansial," lanjutnya.
Roy Suryo Duga Ada Hal Janggal
Kendati menyambut baik pergantian susunan penuntut umum, terdakwa Roy Suryo mengaku tetap mencium adanya sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan sidang kali ini.
Kecurigaan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tersebut muncul akibat penundaan jadwal sidang secara tiba-tiba tepat setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya selesai dikumandangkan pada pukul 09.00 WIB, yang memaksa persidangan diskors hingga pukul 10.30 WIB dengan alasan panitera pengganti sedang menjalani tes.
"Ini menurut saya agak aneh. Kalau yang halangan Ketua Majelis Hakim, Ibu Christina Endarwati, atau salah satu Majelis Hakim, kami mungkin bisa maklum," tutur Roy Suryo kepada sejumlah awak media di sela penundaan sidang.
Di samping penundaan waktu yang dinilai tidak lazim tersebut, Roy juga menyoroti kehadiran wajah-wajah baru di jajaran meja jaksa penuntut yang belum pernah ia temui pada persidangan terdahulu.
"Keanehan kedua, mostly penuntut umum yang hadir itu orang-orang yang tidak pernah saya lihat di sidang-sidang sebelumnya. Jadi ada apa ini yang terjadi? Pasti ada something wrong," ucap pakar telematika tersebut.
Isi Dakwaan Jaksa
Sebagai latar belakang perkara, kasus pidana ini bermula dari pernyataan di media sosial yang menuding adanya pemalsuan ijazah sarjana S-1 Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dalam surat dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan perdana pada Kamis (17/9/2026), tim JPU mendakwa Roy Suryo menyebarkan tuduhan tersebut tanpa pernah melakukan proses verifikasi maupun konfirmasi langsung kepada Jokowi selaku pemilik sah dokumen.
Atas perbuatan tersebut, Roy Suryo didakwa melanggar ketentuan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP subsider Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026, serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok