Repelita Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai bersiap menjalankan mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti apabila kursi yang saat ini diduduki Gibran Rakabuming Raka resmi dinyatakan kosong.
ADVERTISEMENT
Mengacu pada aturan konstitusi yang berlaku, pengisian jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut tidak digelar lewat pemilihan umum ulang, melainkan melalui pemungutan suara anggota MPR atas dua kandidat yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Kabar mengenai mundurnya Gibran sebelumnya diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang membenarkan telah diserahkannya surat pengunduran diri tersebut kepada kepala negara.
"Betul," kata Budi Arie dalam pesan singkat saat dikonfirmasi media di Jakarta.
Walau demikian, penyerahan surat kepada presiden secara ketatanegaraan berbeda dengan tata cara administrasi resmi di lembaga legislatif.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari dua sumber internal parlemen, Gibran dijadwalkan menyerahkan berkas pengunduran diri secara resmi kepada jajaran pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Apabila kekosongan posisi wakil presiden telah sah secara hukum, MPR memiliki tenggat waktu paling lama 60 hari untuk menggelar sidang paripurna pemilihan pengganti sebagaimana diamanatkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Mengacu pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, rangkaian pemilihan wakil presiden baru di parlemen diawali dengan tahap pengusulan calon oleh presiden.
Dalam tahapan pertama ini, Presiden Prabowo wajib menyerahkan dua nama kandidat wakil presiden kepada pimpinan MPR selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna disertai kelengkapan berkas syarat masing-masing calon.
Tahapan berikutnya mewajibkan kedua kandidat untuk menyampaikan pernyataan kesediaan secara langsung di hadapan seluruh anggota dewan sebelum proses pemungutan suara dimulai dalam sidang paripurna MPR.
Setelah pernyataan kesediaan disampaikan, mekanisme dilanjutkan ke tahap pemungutan suara di mana kandidat yang memperoleh dukungan suara terbanyak di sidang paripurna akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Apabila hasil pemungutan suara mencatatkan perolehan suara seri atau imbang, proses pemilihan akan diulang satu kali dan jika masih tetap seri, presiden berwenang memutuskan satu dari dua kandidat tersebut sebagai wakil presiden.
Pada tahap akhir, MPR akan melantik wakil presiden terpilih yang nantinya bertugas melanjutkan sisa masa jabatan periode pemerintahan berjalan hingga tahun 2029, bukan menjabat selama lima tahun penuh.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
