Repelita Jakarta - Perbedaan narasi mengenai pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 10 November 2026 menuai sorotan tajam dari wartawan senior Edy Mulyadi.
ADVERTISEMENT
Melalui siaran langsung di kanal YouTube Bang Edy Channel, Edy Mulyadi membedah kontradiksi keterangan antara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait isi pembicaraan selama 2,5 jam tersebut.
Dalam ulasannya, Edy menyoroti bagaimana satu peristiwa pertemuan resmi di lingkungan Istana justru melahirkan dua versi cerita yang saling bertolak belakang di ruang publik.
Berdasarkan keterangan pers Mensesneg Prasetyo Hadi yang diputar ulang dalam tayangan tersebut, Gibran datang menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan niat mengundurkan diri menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo sama sekali tidak menolak niat mundur tersebut, melainkan Gibran sendiri yang memohon agar diberikan kesempatan membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Tapi Bapak Wakil Presiden minta diberi kesempatan untuk membuktikan keapsahan-keapsahan dokumen ijazahnya melalui mekanisme pengadilan tinggih pengadilan tata usaha negara PTUN," ujar Edy mengutip pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi.
Namun demikian, narasi berbeda justru disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka kepada awak media setelah pertemuan tersebut usai dilaksanakan.
Gibran mengklaim bahwa Presiden Prabowo sudah seperti ayahnya sendiri dan menyarankan dirinya untuk tetap berjuang menghadapi polemik dokumen pendidikan tersebut di pengadilan.
"Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PKI MA," ucap Gibran dalam potongan rekaman yang dianalisis Edy Mulyadi.
Mencermati perbedaan mencolok tersebut, Edy Mulyadi menilai terdapat upaya operasi persepsi publik yang sengaja dimainkan untuk membangun citra seolah-olah Gibran merupakan korban yang mendapat dukungan penuh dari kepala negara.
Ia turut mengutip analisis dari akun Sumatera Adil dan Federal yang menyebut pola komunikasi tersebut sebagai taktik lama yang mengubah persoalan administrasi dan konstitusi menjadi drama playing victim.
Menurut Edy, pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi yang diawali dengan penekanan informasi kepada seluruh media dan masyarakat menunjukkan bahwa pesan resmi Istana memiliki bobot krusial untuk meluruskan fakta bahwa presiden tidak menahan niat mundur wakilnya.
Edy pun mengingatkan Presiden Prabowo agar berhati-hati menyikapi narasi yang berkembang di masyarakat supaya publik tidak beranggapan bahwa presiden ikut memberikan perlindungan politik terhadap persoalan hukum pribadi wakil presiden.
"Kalau ditanya Edi lu percaya yang mana ya untuk tahap ini saya percaya pada Praso Praso tidak bohong dan Gibran sedang memainkan narasi sebagai playing victim korban dan sedang menunjukkan kepada publik bahwa saya masih didukung oleh presiden," tegas Edy Mulyadi dalam siarannya.
Di akhir pembahasannya, Edy menekankan bahwa persoalan keabsahan dokumen ijazah yang telah diputus Mahkamah Agung serta langkah pengajuan hak menyatakan pendapat di DPR merupakan tanggung jawab konstitusional yang harus dijawab secara jujur tanpa berlindung di balik nama presiden.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
