Repelita Jakarta - Politikus sekaligus pembawa acara kanal Madilog Forum Keadilan TV, Indra J Piliang, menyoroti betapa cepatnya perubahan keterangan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di jagat maya seiring santernya kabar pengunduran dirinya.
ADVERTISEMENT
Melalui unggahan pada akun media sosial X pribadinya, Indra memperhatikan bahwa informasi biografi yang tampil di situs mesin pencarian langsung berganti menyematkan status pengusaha serta mantan Wakil Presiden ketika nama putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu dicari.
“Secepat ini berubah keterangan ttg Gibran di situs pencarian. Hidup dimulai di usia ke 40,” tulis Indra J Piliang dikutip Rabu (11/11).
Meski demikian, Indra berpandangan bahwa fase baru dalam perjalanan karier politik Gibran justru baru saja terbuka dan berpotensi melintasi lintasan yang terjal pada masa mendatang.
“Perjalanan Gibran justru baru dimulai. Karpet merah, kini berubah jadi merah darah,” tuturnya menggambarkan drastisnya perubahan situasi kekuasaan yang kini dihadapi oleh Gibran.
“Dg info terkait pergerakan elite, Gibran menyelam di bawah arusnya...,” terangnya melanjutkan pembacaan situasi politik tersebut.
Sebagaimana diketahui, kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia mengemuka di tengah menguatnya eskalasi tekanan politik di Gedung Parlemen Senayan.
Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang berasal dari delapan fraksi secara resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mengawali proses pemakzulan terhadap Gibran.
Dokumen usulan tersebut disampaikan dalam forum rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi bersama dua pimpinan DPR dari Partai NasDem dan PKB, yakni Saan Mustopa serta Cucun Ahmad Syamsurizal.
Berdasarkan rincian data pengusul, dukungan tanda tangan tersebut terdiri atas Fraksi PKS sebanyak 28 orang, Partai NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Partai Demokrat 18 orang, PDI Perjuangan 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Partai Gerindra 11 orang, serta PAN satu orang.
Dalam argumentasi yang dipaparkan, mayoritas fraksi pengusul menilai Gibran sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden RI menyusul terbitnya dua putusan lembaga peradilan tertinggi yang mempersoalkan keabsahan riwayat pendidikannya.
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memutus bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang dahulu dijadikan syarat pendaftaran pada Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah secara hukum.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
