Repelita Jakarta - Perdebatan panas terjadi antara pengamat intelijen Ulta Levenia dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri dalam acara diskusi yang ditayangkan kanal YouTube Nusantara TV pada Kamis, 12 November 2026 malam mengenai skandal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Ketegangan bermula ketika Ulta Levenia menyatakan bahwa tindakan penyadapan terhadap kepala negara yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bukanlah pelanggaran penyadapan ilegal biasa melainkan sudah masuk kategori makar karena diduga kuat berkaitan dengan ambisi politik menuju kontestasi 2029.
Dalam argumennya di program yang dipandu pembawa acara Anisa tersebut, Ulta sempat menyindir pendapat Reza Indragiri yang mendorong penggunaan pasal penyadapan ilegal dengan menyebut dirinya sekadar membantu posisi klien Reza.
Mendengar ucapan tersebut, Reza Indragiri langsung bereaksi keras dengan menanyakan latar belakang tempat kerja Ulta yang dijawab terakhir kali bekerja untuk pemerintah, sebelum akhirnya Reza membantah tudingan memiliki klien tertentu dalam perkara ini.
"Bahwa ada yang mengatakan saya punya klien A, B, C itu bagi saya sepele saja, mirip omongan buzzer yang serba menuduh saya termul lah, saya kampret lah, saya itu biasa saja," tegas Reza Indragiri dalam tayangan kanal YouTube Nusantara TV.
Reza menegaskan bahwa dirinya bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi dan tidak memiliki klien mana pun saat ini, sembari menekankan bahwa penyidik harus pula menegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi ribuan warga sipil yang nomor teleponnya ikut disadap.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengibaratkan skandal penyadapan di pusat kekuasaan ini bagaikan gempa berkekuatan sembilan skala Richter yang memicu tsunami hingga menyapu sejumlah jenderal kepolisian dan mendorong parlemen segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Penyadapan.
Pandangan senada juga disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Soleman B Ponto yang menjelaskan bahwa penyadapan terhadap kepala negara bisa dikategorikan makar apabila didukung catatan rekam jejak atau anteseden yang mengarah pada upaya melumpuhkan pemerintahan.
Di sisi lain, pakar keamanan dari Universitas Nasional Selamat Ginting serta pengamat politik Gema Goeyardi menilai kasus ini menyangkut kedaulatan negara dan geopolitik sehingga persidangannya layak digelar tertutup demi menjaga rahasia militer maupun informasi strategis nasional.
Menutup diskusi di kanal YouTube Nusantara TV tersebut, pengamat politik Umam mengingatkan agar pengusutan rantai komando penyadapan ini dibuka secara terang benderang guna mencegah efek gentar bagi demokrasi sekaligus tetap menjaga stabilitas pemerintahan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
