Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun bersama pakar komunikasi politik Emrus Sihombing membongkar dinamika politik panas antara kubu Presiden Prabowo Subianto melawan lingkaran Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di balik terungkapnya skandal penyadapan kepala negara pada penghujung tahun 2026.
Perbincangan tajam yang mengulas indikasi terjadinya perang terbuka di lingkar kekuasaan tersebut disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun Podcast atau RH Family pada Sabtu, 7 November 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam ulasannya, Emrus Sihombing membeberkan bahwa sejak pembongkaran dugaan korupsi raksasa di Pertamina hingga keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Subianto telah menunjukkan sikap mandiri keluar dari bayang-bayang kekuasaan lama.
"Ini kan sudah mulai terlihat bahwa perang terbuka sebagaimana dikatakan berbagai kalangan sebagai wacana ini saya kira sulit untuk ditolak bahwa sudah mulai atau bahkan sudah terjadi perang terbuka," ujar Emrus Sihombing menyoroti penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan.
Ia menegaskan berdasarkan teori tindakan sosial bahwa operasi penyadapan ilegal tersebut mustahil merupakan aksi tunggal seorang mantan Kapolri, melainkan dijalankan atas pesanan pihak berstatus lebih tinggi yang terikat relasi utang budi maupun saling memegang kartu truf.
Sementara itu, Refly Harun memperingatkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan menghadapi ancaman serius apabila tidak segera memutus mata rantai dengan kelompok kekuasaan lama yang dinilai kerap memakai instrumen penegak hukum untuk menekan pengkritik.
"Kalau mereka tidak dipisahkan gawat negeri ini, kalau Prabowo tetap bersatu dengan geng Solo karena geng Solo terbukti mereka rakus akan kekuasaan dan ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun," tegas Refly Harun.
Emrus Sihombing pun menyarankan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan perombakan kabinet dengan menyingkirkan menteri-menteri yang terindikasi masih memiliki loyalitas ganda terhadap penguasa masa lalu.
Menutup dialog, kedua tokoh tersebut mengapresiasi ketegasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam mengusut tuntas jaringan penyadapan sekaligus mendesak agar seluruh fakta di balik pengkhianatan terhadap kepala negara dibuka secara terang benderang kepada publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
