Repelita [Jakarta] - Penganugerahan kehormatan bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor di tengah agenda politik di Nusa Tenggara Timur menuai penolakan keras dari beragam elemen pemuda dan mahasiswa.
Mantan kepala negara tersebut menerima simbol adat berupa tongkat serta kain tenun dalam Festival Gajah di area Pantai Lai Lai Besi Kopan Kota Kupang pada Sabtu satu Agustus dua ribu dua puluh enam.
ADVERTISEMENT
Prosesi pengalungan kain adat dilangsungkan oleh sejumlah pimpinan wilayah kerajaan di antaranya Raja Amanatun Jonathan Banunaek, Raja Amanuban M Nope, Raja Mollo James Sonbai, Raja Biboki Charles Usboko, Raja Bikomi Aloysius Lake, Raja Amfoang, Raja Kupang Raja Nisnoni, Raja Amarasi, hingga Raja Malaka.
Raja Kerajaan Amanatun Jonathan Banunaek mengutarakan alasan di balik penganugerahan tersebut karena menganggap Jokowi sebagai bagian dari keluarga yang terus memberikan perhatian pada wilayah timur Indonesia.
"Kenapa? Karena waktu beliau jadi presiden juga tetap melihat kami di Timur dan walaupun beliau sudah selesai ee tidak jadi presiden, tapi beliau masih mengingat kami di Timur," ujar Jonathan.
Ia menambahkan bahwa kedatangan mantan presiden tersebut menegaskan hubungan kekeluargaan yang erat dengan masyarakat setempat.
"Itulah yang kami menyatakan bahwa kalau bukan saudara dia (Jokowi) tidak mungkin datang. Tetapi karena saudara maka beliau saya sebagai Raja Amanatun menyatakan kami telah mendukung dalam perjalanan Bapak Jokowi," tambahnya.
Di sisi lain gelombang penolakan dilayangkan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Malaka melalui Presidium Pendidikan dan Kaderisasi sekaligus Ketua Termandat Marselino Meol.
Marselino menegaskan penganugerahan status yang mewakili identitas kultural masyarakat Timor wajib melewati mekanisme tradisi yang sah serta melibatkan konsensus publik secara luas.
Keputusan adat dinilai harus melintasi rembug bersama para pemangku adat, tokoh masyarakat, akademisi, serta elemen pemuda setempat.
Ia turut mengingatkan agar simbol budaya tidak dijadikan instrumen kegiatan politik maupun sarana pencitraan.
"Kami menghormati setiap tokoh yang datang ke NTT. Tetapi, penghormatan terhadap seorang tokoh tidak harus diwujudkan dengan memberikan gelar yang merepresentasikan identitas seluruh masyarakat Timor. Jangan sampai budaya dan simbol adat justru digunakan untuk kepentingan politik maupun pencitraan," ujar Marselino.
PMKRI Malaka mendesak prioritas perhatian dialihkan pada pembenahan sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, serta pemulihan ekonomi warga.
"Masyarakat Timor membutuhkan perhatian terhadap persoalan nyata yang mereka hadapi," imbuh Marselino.
Ia menyoroti pentingnya fokus pada persoalan riil ketimbang terjebak dalam seremoni semata.
"Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan seremoni dan gelar, sementara persoalan pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan perhatian serius," tambahnya.
Sikap serupa disuarakan oleh Ikatan Mahasiswa Dawan "R" Kefamenanu melalui Ketua Umum Marlianus Jeriyanto Manek atau Jery Manek.
Jery menegaskan penghormatan pada tokoh bangsa mesti dipisahkan secara tegas dari pemanfaatan simbol adat yang bersifat sakral.
"Kami menghormati setiap tokoh bangsa atas pengabdiannya kepada negara. Namun, penghormatan tersebut harus dibedakan secara tegas dari simbol-simbol adat yang memiliki makna historis, filosofis, dan kultural bagi masyarakat Timor," ujar Jery.
Ia menekankan bahwa kesucian nilai adat tidak boleh terdegradasi oleh kepentingan politik praktis.
"Martabat adat tidak boleh kehilangan maknanya karena dikaitkan dengan kepentingan politik apa pun," tambahnya.
Jery menuntut pemberian kehormatan adat dijalankan sesuai hukum adat yang berlaku untuk mencegah konflik sosial di masyarakat.
Ia mengimbau kelompok mahasiswa agar terus menjaga nalar kritis dalam mengawal dinamika sosial dan budaya.
"Budaya adalah warisan leluhur yang harus dijaga oleh seluruh generasi. Adat Timor bukan milik kelompok atau kepentingan tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat Timor," imbuh Jery.
Ia menegaskan pentingnya menjaga independensi nilai kehormatan adat bagi generasi mendatang.
"Karena itu, kehormatan adat harus tetap dijunjung tinggi, dijaga independensinya, dan diwariskan kepada generasi berikutnya dengan penuh tanggung jawab," lanjutnya.
Penolakan senada ditegaskan Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang yang menghimpun GMNI, HMI, PMKRI, IMM, PMII, serta FMN.
Koordinator Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang M. Ilham Snae menyebutkan bahwa penyematan gelar kehormatan mengandung nilai filosofis mendalam sehingga wajib memenuhi legalitas prosesi adat yang sah.
Kelompok mahasiswa tersebut menilai lawatan Jokowi ke wilayah NTT merupakan konsolidasi politik sehingga simbol adat tidak selayaknya dipolitisasi.
Cipayung Plus mendesak pembatalan gelar apabila tidak mengantongi legitimasi serta kesepakatan utuh dari seluruh pemangku adat setempat.
Aliansi pemuda ini menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan serta menghormati independensi lembaga adat dari intervensi luar. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
