Repelita Jakarta - Forum diskusi Indonesia Strategy Forum menggelar kajian kritis yang menghadirkan sejumlah tokoh dan pakar nasional guna membedah potret tata kelola pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto serta mengulas berbagai tekanan politik maupun ekonomi.
Diskusi interaktif yang dipandu oleh Bang Syukur Mandar tersebut ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube Bang Syukur Mandar pada hari Jumat, 18 September 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam pengantarnya, Syukur Mandar menyoroti adanya tren penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah berdasarkan hasil rilis lembaga survei akibat keresahan masyarakat yang membutuhkan perbaikan regulasi secara nyata.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddique yang hadir sebagai narasumber menilai bahwa saat ini terdapat persoalan serius mengenai manajemen kekuasaan serta pola komunikasi publik di lingkungan kepresidenan.
Jimly Asshiddique menyarankan agar Presiden Prabowo mengurangi intensitas pidato spontan dan lebih mengutamakan penggunaan naskah tertulis dalam agenda resmi guna menghindari distorsi informasi serta gorengan opini di media sosial.
Ia juga mengkritik jumlah struktur anggota kabinet saat ini yang mencapai seratus empat orang karena dinilai terlalu gemuk sehingga berisiko menciptakan keadaan kaya struktur namun miskin fungsi secara organisasi.
Sementara itu, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir berpendapat bahwa pelaksanaan Pasal tiga puluh tiga Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima harus dikawal ketat agar pengelolaan kekayaan alam benar-benar ditujukan bagi kemaslahatan rakyat miskin.
Fuad Bawazir memberikan dukungan terhadap penerapan kebijakan instrumen keuangan sejenis patriot bond demi menarik dana dari luar negeri masuk ke dalam sistem keuangan nasional dibandingkan kebijakan tax amnesty masa lalu.
Dari sudut pandang sosial, sosiolog Musni Umar mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya angka kemiskinan di masyarakat serta alokasi anggaran belanja negara yang dinilai belum optimal dalam memajukan sektor pendidikan nasional.
Musni Umar mengingatkan pemerintah agar lebih mendengarkan aspirasi publik secara objektif dan tidak terbuai oleh laporan para penjilat di sekeliling kekuasaan demi mencegah timbulnya gejolak ketidakpuasan sosial di perkotaan.
Pakar hukum tata negara TB Jafar menambahkan bahwa pemerintah memikul akumulasi beban politik dan ekonomi yang sangat berat dari dekade sebelumnya sehingga memerlukan langkah radikal untuk menuntaskan problematik daerah.
Kajian kritis tersebut diakhiri dengan kesimpulan bersama dari para tokoh bangsa yang berharap agar Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh memenuhi janji kampanye serta melakukan penataan sistem hukum demi mewujudkan harapan seluruh rakyat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
