Repelita [Jakarta] - Pengamat politik Made Supriatma menyoroti gaya komunikasi para pejabat pemerintah dalam memaparkan kebijakan, khususnya terkait manuver pencarian utang luar negeri.
Ia mencontohkan pernyataan Purbaya saat berada di Washington yang mengklaim bahwa IMF dan World Bank menawarkan pinjaman kepada Indonesia.
ADVERTISEMENT
Supriatma menegaskan bahwa klaim tersebut tidak tepat karena kedua lembaga multilateral tersebut memiliki mekanisme ketat yang melarang mereka menawarkan utang secara aktif kepada suatu negara.
"Dua lembaga ini adalah lembaga multi-lateral. Mereka dilarang nawarin utang. Sebuah negara harus melamar untuk mendapat bantuan," jelas Supriatma.
Menurutnya, Indonesia justru mendapatkan fasilitas pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang berbasis di Beijing dengan nilai sekitar Rp 275 triliun untuk jangka waktu tiga tahun ke depan.
Dana tersebut direncanakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur tertentu yang persetujuannya bergantung pada evaluasi dari pihak AIIB.
Di sisi lain, kebutuhan anggaran dalam negeri menunjukkan lonjakan signifikan, di mana Kementerian Pertahanan mengajukan tambahan sebesar Rp 195 triliun untuk tahun 2027.
Penambahan tersebut diproyeksikan akan membuat total anggaran pertahanan mencapai Rp 334 triliun guna mendukung rencana pembentukan 22 Kodam baru, 750 batalyon tambahan, serta penambahan personel hingga 1 juta orang.
Tidak ketinggalan, institusi Polri juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun, sehingga total anggaran kepolisian pada 2027 diperkirakan menjadi Rp 184 triliun.
Besarnya kebutuhan belanja negara ini dinilai Supriatma sebagai sebuah anomali di tengah kondisi ekonomi yang menuntut kewaspadaan fiskal.
"Saya sendiri, ketika membaca berita ini mikir kayak gini: Ini sama seperti rumah tangga yang ga mampu beli beras. Terus pinjem Bank Plecit dan ngomong ke tetangga kalau mau renov rumah jadi dua lantai…" pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
