Repelita Jakarta - Langkah mundur Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden ditegaskan tidak boleh menghentikan proses penegakan hukum atas dugaan persoalan dokumen pendidikan yang pernah digunakannya saat pencalonan Wali Kota Solo maupun calon Wakil Presiden.
ADVERTISEMENT
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menekankan bahwa seluruh persoalan hukum yang menyangkut putra sulung Presiden ke-7 RI tersebut wajib tetap dituntaskan kendati yang bersangkutan sudah tidak lagi menduduki jabatan publik.
"Pengunduran diri dari jabatan publik tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana ataupun tanggung jawab hukum seseorang. Proses penegakan hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan, bukan berdasarkan jabatan politik yang sedang dipegang," kata Muslim kepada wartawan pada Kamis, 12 November 2026.
Muslim memandang dugaan pemakaian dokumen pendidikan bermasalah tersebut perlu diperiksa secara terbuka dan transparan oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, polemik ini tidak sekadar berhenti pada perdebatan politik seputar kelayakan seorang wakil presiden, melainkan menyangkut kepastian hukum serta keabsahan dokumen administratif dalam kontestasi pemilu.
Ia secara khusus menyoroti putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan langsung dengan surat keterangan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas milik Gibran.
"MA mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan surat keterangan tersebut. Putusan lengkapnya diunggah MA pada 11 November 2026," tegasnya.
Selain putusan kasasi tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang sah untuk penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Kendati dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, substansi temuan fakta persidangan tersebut dinilai sangat krusial.
Muslim meminta agar dua putusan lembaga peradilan tinggi tersebut menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum maupun institusi negara yang berwenang.
Ia mendesak agar dugaan pemalsuan maupun penggunaan dokumen tidak sah tidak dibiarkan menggantung begitu saja tanpa kepastian penyelesaian pidana.
Penyelidikan mendalam harus dijalankan secara profesional oleh kepolisian dan kejaksaan guna memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam penerbitan maupun penggunaan dokumen tersebut.
Di samping jalur pidana, Muslim juga menegaskan bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh dihentikan begitu saja hanya karena Gibran memilih mengundurkan diri.
Seluruh proses politik dan konstitusional yang telah bergulir di parlemen harus tetap diselesaikan hingga tuntas sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
"Gibran dapat dimintai keterangan dan dipanggil DPR apabila diperlukan dalam pembahasan persoalan tersebut," tegasnya.
Dinamika politik di Senayan sendiri terus menguat setelah Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran diagendakan masuk dalam rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.
Tercatat sebanyak seratus dua puluh anggota dewan dari delapan fraksi di parlemen telah menandatangani usulan pengguliran hak konstitusional tersebut.
Merujuk ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden diatur secara ketat apabila terbukti melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Mekanisme konstitusional tersebut mewajibkan DPR menempuh tahapan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi sebelum membawa usulan pemberhentian ke sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Oleh sebab itu, Muslim meminta jajaran parlemen tidak kehilangan keberanian dalam mengusut tuntas persoalan ini hingga ke akar-akarnya.
Keputusan mundur dari jabatan tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran pidana maupun konstitusi.
"Penegakan hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk mantan pejabat tinggi negara," ungkapnya.
Lebih jauh, Muslim turut mengingatkan bahwa Gibran sebelumnya juga telah dilaporkan oleh aktivis sekaligus akademisi Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan tindak pidana korupsi.
"Kasus ini harus tetap diproses hukum," pungkas Muslim. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
