Repelita Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto akhirnya memberikan tanggapan terbuka menyikapi keputusan Gibran Rakabuming Raka yang resmi meletakkan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT
Politikus senior tersebut memandang peristiwa ketatanegaraan besar ini menjadi cermin pembelajaran berharga bagi bangsa bahwa kursi kekuasaan tidak bersifat abadi serta mustahil ditegakkan di atas pelanggaran etika.
Pandangan kritis itu diutarakan langsung oleh Hasto saat menjadi narasumber dalam dialog di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Kamis, 12 November 2026, bertepatan dengan momen penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen.
“Sejarah kekuasaan tidak bisa berdiri di atas ambisi, tidak bisa berdiri di atas penyalahgunaan, apalagi pelanggaran etika dan moral. Kalau itu terjadi, yang ada adalah kerapuhan,” kata Hasto.
Hasto memaknai langkah mundur putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut sebagai kemenangan nyata bagi prinsip etika, moralitas, serta keadaban publik sekaligus kemenangan konstitusionalisme setelah sebelumnya sempat diupayakan untuk ditutupi lewat beragam cara.
Menurut penilaiannya, daya dorong koreksi terhadap jalannya demokrasi nasional tersebut terwujud berkat sinergi kuat antara PDI Perjuangan bersama seluruh elemen masyarakat sipil.
Lebih jauh, Hasto mendesak agar seluruh lembaga tinggi negara mulai dari Presiden Prabowo Subianto, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, hingga Komisi Pemilihan Umum berani memikul tanggung jawab penuh guna menindaklanjuti koreksi konstitusional pascalengsernya Gibran.
Pada sesi perbincangan yang sama di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored tersebut, Hasto turut menyoroti sisi pertanggungjawaban hukum para penyelenggara pemilihan umum di masa lalu.
Ia merujuk pada pandangan pakar hukum tata negara Mahfud MD yang menyatakan bahwa jajaran komisioner KPU dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana terkait polemik pemenuhan syarat pencalonan sehingga kasus tersebut wajib diproses lebih lanjut di jalur hukum.
Sebagai latar belakang peristiwa, jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia secara resmi dinyatakan lowong setelah jajaran pimpinan MPR menerima berkas pengunduran diri Gibran pada Kamis, 12 November 2026 sekitar pukul 11.26 WIB.
Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang MD3, pimpinan MPR dijadwalkan melangsungkan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026 demi mengawali tahapan pengisian posisi wakil presiden yang baru. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
