Repelita [Jakarta] - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menampik tudingan yang membebankan tanggung jawab polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada partainya.
Meskipun membenarkan rekam jejak politikus tersebut sebagai bekas kader yang diusung dalam panggung politik, kaitan tersebut tidak otomatis mengalihkan beban verifikasi berkas pencalonan kepada partai.
ADVERTISEMENT
“Seandainya masalah pencalonan beliau dari wali kota sampai ke presiden itu bukan salah kami sebagai partai pengusung, yang salah itu Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Megawati, dikutip Kamis (13/8/2026).
Mekanisme administrasi pendaftaran kandidat ditegaskan memiliki prosedur hukum yang terpisah dari fungsi pengusungan partai.
PDIP memposisikan diri sebagai mesin pengusung yang berfokus memenangkan calon dalam kontestasi politik.
Sebaliknya, tugas memeriksa validitas serta keabsahan seluruh berkas administratif merupakan wewenang penuh penyelenggara pemilu.
Presiden ke-5 RI tersebut lantas mempertanyakan alasan pengaitan isu berkas pendidikan dengan partainya jika dokumen itu lolos verifikasi awal.
“Kenapa? Apabila ijazah beliau itu palsu kenapa lembaga pemilu tak permasalahkan,” tegasnya.
Pemeriksaan komprehensif semestinya sudah tuntas dilakukan oleh lembaga berwenang sebelum seorang kandidat ditetapkan lolos syarat pendaftaran.
“KPU harusnya memverifikasi dulu benar atau tidak,” terangnya.
Di sisi lain, mantan kepala negara menyatakan kesanggupannya untuk hadir memenuhi panggilan sidang guna menunjukkan seluruh bukti fisik pendidikannya.
Ia berjanji membawa bukti otentik pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang saat ini berada di lembaga penegak hukum.
"Hadir, saya sudah sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA. S1 yang sekarang di Kejaksaan. Semuanya akan kita tunjukkan," tegas Jokowi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
