Repelita [Jakarta] - Salah satu Presidium Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR), Sunarko, menyampaikan kritik tajam terhadap proses penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Refly Harun.
Ia melayangkan protes keras terhadap tindakan aparat penegak hukum yang dinilai telah bertindak jauh melampaui batas kewajaran.
ADVERTISEMENT
Sunarko mempertanyakan kualitas kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya sering digadang-gadang sebagai salah satu pimpinan kepolisian terbaik.
Ia menuntut pertanggungjawaban nyata dari Kapolri atas perilaku jajaran anak buahnya di lapangan yang dianggap bertindak semena-mena.
Sunarko membagikan pengalaman pribadinya saat pernah dikepung oleh lebih dari satu peleton personel kepolisian meskipun saat itu statusnya purnawirawan tanpa senjata.
Ia merasa heran karena pola represif serupa kini justru diulang kembali terhadap seorang ibu-ibu dan warga negara yang sedang berada di kediamannya.
Sunarko memaparkan bahwa gugatan Roy Suryo mengenai keaslian ijazah Jokowi didasarkan pada hasil penelitian ilmiah.
Berdasarkan kajian tersebut, disimpulkan bahwa tingkat keraguan atas dokumen ijazah yang dipermasalahkan mencapai angka 99,99 persen.
Ia menyatakan kondisi ini sebagai persoalan prinsipil karena menyangkut moralitas seorang pemimpin yang diduga telah membohongi publik.
Gugatan keaslian ijazah tersebut belum sempat dibuktikan di pengadilan, namun pihak Jokowi justru melayangkan gugatan balik.
Roy Suryo dilaporkan atas tuduhan fitnah serta pencemaran nama baik, yang kemudian langsung diproses secara cepat oleh kepolisian.
Sunarko menilai penahanan Roy Suryo merupakan ironi dan cerminan buruk dari kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini.
Ia menarik tiga kesimpulan utama, di mana aparat kepolisian dinilai masih berada di bawah kendali penuh Jokowi.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dianggap tidak berdaya dalam menghadapi lingkaran kekuatan politik milik mantan presiden tersebut.
Lembaga DPR pun dinilai mandul dan tidak berkutik menghadapi situasi kriminalisasi yang tampak jelas di depan mata.
Secara khusus, Sunarko menyindir sikap Komisi III DPR RI di bawah kepemimpinan Habiburrahman.
Ia mempertanyakan fungsi kedewanan Habiburrahman yang dirasa lebih condong membela kepentingan institusi kepolisian ketimbang menyuarakan aspirasi rakyat.
Sunarko mengkritik pernyataan Habiburrahman yang secara subjektif meyakini ijazah Jokowi asli dan menyebut Listyo Sigit sebagai Kapolri terbaik.
Pada akhir pemaparannya, Sunarko menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk terus mengawal ketat perkembangan kasus hukum ini.
Ia mengajak rakyat merapatkan barisan guna melawan segala bentuk ketidakadilan agar hukum rimba tidak menjadi panglima di tanah air. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
