Repelita [Jakarta] - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa pimpinan baru Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang.
Langkah ini dirasa perlu guna memberikan kepastian hukum terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada program strategis Makan Bergizi Gratis.
ADVERTISEMENT
Pernyataan kritis mengenai transparansi penanganan perkara dugaan korupsi dana publik tersebut disampaikan melalui siaran audio visual di platform digital pada hari Selasa 9 Juni 2026.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengingatkan pentingnya menuntaskan penyelidikan mafia anggaran ini secara menyeluruh tanpa ada intervensi dari faksi politik manapun.
Keadilan dalam proses hukum wajib dijunjung tinggi agar tidak timbul stigma negatif mengenai adanya perlakuan khusus terhadap pejabat tertentu yang sedang berkuasa.
"Hukum di Indonesia sekarang kan tebang pilih kayak gitu masih terasa ya. Mestinya akan dijelaskan juga oleh kejaksaan kenapa Bu Nanik tidak diperiksa," ucap Mahfud.
Dirinya menyoroti adanya ketimpangan prosedur penindakan mengingat sejumlah pejabat setingkat wakil kepala lembaga lainnya telah diproses hingga berstatus sebagai tersangka.
Institusi kejaksaan dituntut segera memberikan klarifikasi terbuka ke publik mengenai alasan mendasar di balik absennya pemanggilan terhadap tokoh perempuan tersebut.
Keterangan mengenai status jabatan baru di dalam lingkungan internal agensi nutrisi negara dipandang bisa menjadi salah satu indikator pembelaan normatif.
Meski demikian, jaminan mutlak mengenai sterilisasi keterlibatan dalam permufakatan jahat anggaran negara tersebut tetap harus diuji melalui mekanisme hukum formal.
"Mungkin jawabannya tidak selalu jelek bagi Bu Nanik, 'Oh dia kan baru', dia kan baru di situ, dia justru sesudah ada di situ jadi terungkap (korupsi), bisa begitu. Tapi bisa juga ya dia ikut di situ (korupsi) gitu, cuma ada yang menyelamatkan dan sebagainya," ucapnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
