Repelita [Jakarta] - Pimpinan tertinggi Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memaparkan rencana perombakan radikal pada sistem penyaluran jaminan sosial masyarakat di masa mendatang.
Pemerintah berkomitmen mengubah metode pembagian barang logistik menjadi instrumen pengiriman dana finansial secara nirkabel langsung ke rekening masyarakat yang berhak.
ADVERTISEMENT
Langkah efisiensi anggaran ini ditopang oleh percepatan integrasi data kependudukan tunggal berbasis digital guna mengunci ketepatan sasaran target program subsidi.
“Mungkin akhir tahun ini akan ada single digital single ID yang akan diberikan semua bank sos atau direct cash transfer itu akan target. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi angka mungkin beberapa bisa cukup besar akan dihemat," jelasnya dalam sebuah pernyataan, dikutip Rabu, 10 Juni 2026.
Integrasi seluruh skema bantuan keuangan negara nantinya akan dipusatkan dalam satu jaringan terpadu berbekal pemanfaatan instrumen kecerdasan buatan komputasi makro.
Sistem komputasi tersebut bertugas mengklasifikasikan data kondisi ekonomi riil setiap keluarga pra-sejahtera agar tidak terjadi tumpang tindih penyaluran dana APBN.
"Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang penerima. Karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang. Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," tegasnya.
Penerapan inovasi teknologi mutakhir ini diklaim mampu menutup celah manipulasi data di tingkat bawah karena pergerakan sirkulasi dana terpantau secara langsung.
Arsitektur platform digital mandiri tersebut dirancang sepenuhnya oleh para ahli teknologi domestik sebagai wujud kemandirian digital yurisdiksi nasional.
"Nah ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi tersinggung. Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini. Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia. Saya kira itu dari kami," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
