Repelita Jakarta - Mantan pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto memilih bungkam ketika didekati oleh para jurnalis.
Tindakan menghindar itu dilakukannya pasca-mengikuti rapat dengar pendapat bersama pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta para anggota legislatif dari Komisi XIII DPR.
ADVERTISEMENT
Agenda penting tersebut dilangsungkan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin sore tanggal 28 September 2026.
Sebelum momen tersebut terjadi, Wisnu terlihat sempat mendampingi Mashudi selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Mashudi saat itu sedang memberikan penjelasan resmi di depan para pencari berita mengenai persoalan yang sedang bergulir.
Penjelasan dari pihak kementerian tersebut berkaitan erat dengan hasil evaluasi atas temuan fasilitas mewah di lingkungan penjara Kabupaten Bogor.
Pemeriksaan eksternal oleh Ombudsman tersebut memicu sorotan publik hingga membuat Ketua KPK turut memelototi isu miring di Lapas Cibinong.
Tetapi, mantan orang nomor satu di lembaga pemasyarakatan tersebut langsung mengelak saat para awak media hendak meminta keterangannya.
Dirinya sama sekali enggan merespons rentetan pertanyaan mengenai evaluasi kinerja maupun hasil temuan dari pihak Ombudsman tersebut.
Pria tersebut hanya memberikan isyarat tubuh berupa gestur menyatukan kedua tangannya di bagian depan tubuhnya.
Setelah itu, ia segera berjalan perlahan menjauh guna menerobos barisan kerumunan pemburu berita tanpa memberikan pernyataan sepatah kata pun.
Di dalam forum kedewanan, jajaran Komisi XIII DPR sengaja memanggil otoritas pemasyarakatan dan Kalapas nonaktif untuk dimintai penjelasan secara mendalam.
Situasi persidangan sempat memanas lantaran pejabat pemasyarakatan tersebut tampak gelagapan saat dicecar berbagai pertanyaan oleh para anggota dewan.
Selain temuan fasilitas kelas atas, pihak legislatif juga menyoroti kejanggalan fasilitas rumah dinas Lapas Cibinong yang konyol karena tanpa dilengkapi CCTV.
Langkah pemanggilan ini menjadi bagian dari evaluasi total DPR terhadap sistem pengelolaan pemasyarakatan menyusul temuan dari Ombudsman.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
