Repelita Jakarta - Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono mempertanyakan langkah penuntut umum yang menjadikan karya jurnalistik sebagai barang bukti pidana dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan terdakwa dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.
ADVERTISEMENT
Keberatan tegas tersebut diutarakan langsung oleh jurnalis senior itu ketika hadir memberikan kesaksian di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam kesaksiannya, Aiman menyoroti tayangan program dialog Rakyat Bersuara yang disiarkan stasiun televisi iNews pada 29 April 2025 dengan menghadirkan Dokter Tifa bersama sejumlah pihak lain untuk mendiskusikan polemik dokumen pendidikan Joko Widodo.
"Saya sudah 25 tahun menjadi wartawan dan baru hari ini saya menjadi saksi atas kasus yang menurut saya (produk jurnalistik) tidak layak untuk dijadikan barang bukti karena produk jurnalistik adalah produk yang seharusnya dilakukan mekanisme Dewan Pers," ujar Aiman saat memberikan kesaksian di persidangan.
Ia menerangkan bahwa program Rakyat Bersuara merupakan produk jurnalistik sah yang seluruh proses produksinya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Menurut pandangan Aiman, apabila timbul sengketa atau keberatan terkait isi sebuah karya jurnalistik, maka jalur penyelesaian yang semestinya ditempuh adalah melalui mekanisme Dewan Pers.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa tim redaksi program Rakyat Bersuara mengundang para narasumber berdasarkan relevansi topik diskusi tanpa membatasi kebebasan berpendapat mereka selama pernyataan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
"Ketika data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka host itu akan menyerahkan kepada pihak yang berseberangan untuk meluruskan. Di situlah konsep cover both sides," kata Aiman.
Ia menekankan bahwa prinsip keberimbangan berita merupakan fondasi utama dalam kerja jurnalistik supaya publik memperoleh gambaran informasi secara utuh dari beragam perspektif.
Aiman juga menegaskan bahwa institusi pers sama sekali tidak memiliki kewenangan maupun kewajiban untuk menjatuhkan kesimpulan atas kebenaran pernyataan para narasumber, melainkan sebatas memfasilitasi ruang dialog bagi pihak-pihak yang berkompeten.
"Kami tidak menyimpulkan (persoalan dan polemik ijazah palsu Jokowi) dan pers tidak berkewajiban untuk menyimpulkan," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh standar perilaku penyiaran dalam program televisi telah diatur secara ketat melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran serta Kode Etik Jurnalistik.
Di hadapan majelis hakim, Aiman turut memverifikasi bahwa tayangan Rakyat Bersuara edisi 29 April 2025 bertajuk Tiga Terlapor Kasus Ijazah Jokowi Bersaksi merupakan rekaman siaran asli milik stasiun televisi iNews.
Tayangan diskusi tersebut juga telah dipublikasikan secara resmi melalui kanal YouTube Official iNews sehingga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas.
Mengenai rincian materi paparan yang dibawakan oleh Dokter Tifa seputar polemik ijazah Jokowi dalam acara itu, Aiman mengaku tidak mengingatnya secara mendetail namun memastikan seluruh bahan presentasi berasal dari narasumber sendiri.
Aiman pun memastikan bahwa sepanjang proses syuting program Rakyat Bersuara berlangsung, dirinya tidak pernah menyaksikan Dokter Tifa membawa wujud fisik ijazah milik Joko Widodo ke dalam studio.
"Enggak pernah (membawa ijazah fisik Jokowi ke studio). Kalau copy (dokumen digital) yang dari (foto unggahan) Dian Sandi itu beberapa kali pernah dibawa," kata Aiman.
Sebagai latar belakang perkara, kehadiran Aiman Witjaksono di persidangan merupakan panggilan dari Jaksa Penuntut Umum untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas terdakwa Tifauzia Tyassuma dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Keterlibatan Aiman sebagai saksi bermula dari episode gelar wicara televisi yang dipimpinnya yang mengundang Dokter Tifa guna membahas polemik ijazah tersebut, di mana rekaman siarannya kemudian disita jaksa sebagai alat bukti di persidangan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
