Repelita Jakarta - Sebuah diskusi hangat mengenai dugaan keterlibatan politisi Nusron Wahid dalam pusaran kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN diungkap oleh Islah Bahrawi.
Informasi mengenai pengakuan tersebut ditayangkan secara luas melalui sebuah unggahan video pada kanal YouTube Hersubeno Point yang dirilis pada Senin, 28 September 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam perbincangan bersama jurnalis senior Hersubeno Arief, pengamat media sosial Islah Bahrawi membeberkan pengalaman pribadinya saat berinteraksi langsung dengan Nusron Wahid.
Ia menceritakan pernah meminta bantuan normatif untuk pengurusan peningkatan status tanah rekan sejawatnya yang sempat mengalami hambatan birokrasi sejak masa menteri terdahulu.
Pada momen pertemuan yang terjadi di kawasan Dharmawangsa tersebut, Nusron Wahid sempat menolak mentah-mentah tawaran uang pengurusan demi mempercepat proses administrasi tanah itu.
Penolakan tersebut awalnya menumbuhkan asumsi positif dalam benak Islah Bahrawi bahwa figur yang bersangkutan merupakan seorang pejabat negara yang bekerja secara lurus.
Namun cara pandang sang pengamat seketika berubah drastis setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus adanya praktik lancung yang melibatkan sejumlah rekan dekat Nusron.
Indikasi mengenai keberadaan struktur bayangan atau kementerian di dalam kementerian yang dirilis lembaga antirasuah memicu tanda tanya besar terkait integritas sang pejabat.
Lebih lanjut Islah Bahrawi melontarkan dugaan adanya aliran dana hasil korupsi komoditas agraria tersebut yang sengaja digalang guna menyokong kepentingan mesin politik elektoral 2029.
Berdasarkan data yang dihimpun dari lingkaran internal organisasi keagamaan, aliran uang tersebut diisukan sempat digotong menuju wilayah Jombang demi membiayai suksesi kandidat tertentu.
Lantaran sosok yang didorong dalam kontestasi tersebut gagal melenggang, sisa dana taktis itu kemudian dibawa kembali dan berujung pada penyitaan dalam operasi tangkap tangan.
Mengingat kuatnya temuan tersebut, Islah Bahrawi mendesak penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan intensif dan menggelandangnya jika terbukti menerima aliran dana haram.
Langkah tegas dinilai perlu diambil demi membuktikan pernyataan Nusron Wahid sendiri yang kerap mengingatkan agar tidak ada oknum pejabat yang membajak jubah kesalehan demi menyembunyikan kejahatan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
