Pengamat Politik Heru Subagia Sebut Mundurnya Gibran Adalah Kunci Jaga Stabilitas Politik Indonesia
ADVERTISEMENT
Repelita Jakarta - Dinamika konstelasi politik nasional kembali menghangat pascakeluar putusan yudisial tertinggi mengenai pemenuhan berkas kualifikasi syarat pencalonan pejabat tinggi negara.
Kondisi tersebut melahirkan sorotan tajam mengenai marwah etika bernegara serta kredibilitas hukum yang melibatkan kedudukan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Analisis mendalam mengenai peta keretakan hubungan sosiopolitik makro ini disampaikan oleh Pengamat Politik, Heru Subagia, pada hari Minggu, 1 November 2026.
Menurutnya, polemik seputar keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan berkas pendidikan luar negeri tersebut kini telah berkembang menjadi peluru panas bagi kubu oposisi.
Langkah ini sekaligus menjadi batu ujian berat bagi komitmen serta soliditas barisan partai politik di dalam koalisi pemerintah pendukung istana.
Heru menilai bahwa mundurnya Gibran adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas politik Indonesia.
Ia mengakui adanya motif dari kelompok loyalis serta Partai Solidaritas Indonesia yang menempatkan upaya pertahanan kedudukan sang wapres sebagai harga mati.
Tindakan proteksi habis-habisan tersebut dinilai sengaja dilakukan demi mengamankan kelangsungan dinasti sosiopolitik serta proyeksi investasi kekuasaan jangka panjang mereka ke depan.
"Di satu sisi, harus diakui bahwa Gibran adalah poros utama sekaligus aset politik terbesar keluarga Jokowi saat ini. Melalui Gibran, pengaruh politik Jokowi diproyeksikan tetap hidup melampaui masa jabatannya," ujar Heru kepada media fajar.co.id pada hari Minggu, 1 November 2026.
Namun, pemaksaan ego kekuasaan tanpa memedulikan penurunan legitimasi moral diprediksi akan membawa dampak buruk bagi stabilitas perekonomian serta ketahanan sosial nasional.
Upaya penekukan instrumen hukum demi mengakomodasi kepentingan satu figur elite dinilai dapat merusak fondasi negara hukum serta memicu pelarian modal asing keluar.
Kondisi ketidakpastian hukum yang berkepanjangan ini berpotensi mengganggu penilaian kredibilitas investasi dari lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's dan Fitch.
"Jika ketegangan ini terus dipelihara dan dipaksakan tanpa ada kompromi etis, Indonesia berpotensi menghadapi eskalasi konflik yang masif," tegas Heru menerangkan risiko keretakan horizontal di akar rumput serta vertikal di tubuh koalisi.
Sebagai solusi elegan, Heru mendorong adanya langkah bersikap ksatria dari sang pejabat struktural untuk melepaskan jabatannya secara sukarela demi kepentingan bangsa.
"Langkah mundur secara ksatria, disertai permohonan maaf yang tulus kepada publik dan Prabowo Subianto, justru akan menaikkan kelas politik keluarga Jokowi dari sekadar pemburu kekuasaan menjadi seorang Negarawan," kuncinya menegaskan pentingnya mendengarkan suara moral hukum.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
