Repelita Jakarta - Seluruh aktivitas keuangan berbasis digital di tanah air mulai dari sektor perbankan hingga platform belanja daring dikabarkan bakal segera ditarik pungutan pajak resmi.
ADVERTISEMENT
Langkah ini dirancang menyasar ke semua lembaga keuangan milik pemerintah maupun pihak swasta, pelaku teknologi finansial, serta arena perdagangan elektronik terkemuka.
Informasi krusial mengenai rencana penarikan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus saudara kandung dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.
"Semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," kata Hashim, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Upaya pemberlakuan regulasi finansial terbaru ini sengaja digodok demi membendung potensi kebocoran uang yang masuk ke kas negara.
Mengenai mekanisme penerapan di lapangan, pihak otoritas bakal memanfaatkan keunggulan sistem digital terintegrasi yang disokong kecerdasan buatan serta teknologi informasi mutakhir.
“Yang akan dilakukan adalah pajak lewat elektronik, IT, AI akan dipakai. Semua transaksi yang nanti akan dipungut sesuai dengan undang-undang berlaku," terang Hashim.
Melalui gebrakan regulasi berskala nasional tersebut, dirinya menargetkan performa pengumpulan dana wajib pajak di tanah air mampu bersaing ketat dengan pencapaian negara tetangga.
“Tujuan kita adalah Indonesia dalam 2-3 tahun akan sampai setara dengan Kamboja,” terang Hashim.
Pada kesempatan yang sama, beliau turut melayangkan kritik terhadap sudut pandang pemberitaan dari kanal jurnalisme global maupun ulasan para pakar di dalam negeri.
"Masalah fiskal kita yang selalu disorot oleh Financial Times, oleh The Economist, oleh pengamat-pengamat,” ucap Hashim.
Sebagai penutup paparan, beliau memberikan garansi kuat bahwa pondasi dan ketahanan ekonomi yang dimiliki tanah air saat ini sama sekali tidak berada dalam kondisi yang rapuh.
“Indonesia tidak lemah, yang lemah aparatnya yang harus kita efisiensikan, kita harus dorong," pungkas Hashim.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
