Repelita Jakarta - Mencuatnya isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyita perhatian publik di tengah gelombang tekanan politik yang kian menguat di parlemen.
ADVERTISEMENT
Jurnalis senior sekaligus pengamat politik Hersubeno Arief menilai perkembangan tersebut sangat berkaitan erat dengan bergulirnya proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk usulan hak menyatakan pendapat yang disepakati delapan fraksi.
Melalui pemaparan di kanal YouTube Hersubeno Point, ia mengungkap bahwa Gibran dikabarkan sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada Rabu, 11 November 2026.
Penyerahan dokumen pengunduran diri tersebut disebut berlangsung sesaat sebelum Presiden Prabowo bertolak melakukan kunjungan kerja menuju Provinsi Aceh, untuk selanjutnya surat itu diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Hersubeno menjelaskan bahwa informasi penyerahan surat pengunduran diri itu juga telah mendapat pembenaran dari Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi melalui tanggapan singkat saat dikonfirmasi.
"Ya, itu konfirmasi. Benar," ujar Budi Arie sebagaimana dikutip Hersubeno.
Selain pernyataan ketua umum relawan tersebut, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana turut mengisyaratkan kabar serupa di akun media sosialnya lewat kalimat singkat bertuliskan, "History in the making."
Menurut Hersubeno, dinamika pengunduran diri Gibran terasa menarik dicermati karena sebelumnya wakil presiden tersebut dikabarkan telah berdiskusi dengan Presiden Prabowo guna membahas persoalan yang menjeratnya.
Dalam pertemuan tertutup itu, Gibran disebut sempat mengutarakan niat untuk mundur namun masih berharap diberi ruang melakukan pembelaan diri melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara.
Situasi kian pelik setelah muncul perbedaan pernyataan di kalangan pejabat istana mengenai pihak mana yang sebenarnya menginisiasi langkah gugatan hukum tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Gibran sendiri yang meminta izin kepada Presiden Prabowo agar diperbolehkan menempuh perlawanan hukum di pengadilan.
Keterangan mensesneg tersebut selaras dengan penegasan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo yang menepis anggapan bahwa Presiden Prabowo mendorong Gibran melakukan perlawanan hukum.
Hersubeno memandang silang pendapat tersebut justru mempersempit ruang manuver politik Gibran, apalagi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah menjelaskan sempitnya peluang menggugat lewat peradilan tata usaha negara.
"Memang tidak ada jalan lain. Apalagi, delapan fraksi sepakat menggunakan hak menyatakan pendapat," kata Hersubeno.
Ia melihat opsi meletakkan jabatan menjadi jalan keluar paling logis yang dapat ditempuh Gibran di tengah himpitan tekanan parlemen serta persoalan hukum yang dipersoalkan.
Kendati demikian, Hersubeno turut menyoroti kemungkinan mekanisme hak menyatakan pendapat di DPR tetap bergulir meskipun Gibran resmi meninggalkan kursinya.
Ia merujuk pada pernyataan Kapoksi Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin yang memastikan bahwa pengunduran diri wakil presiden tidak akan menghentikan tahapan hak menyatakan pendapat di parlemen.
Pada bagian akhir analisisnya di kanal YouTube Hersubeno Point, ia mengaitkan krisis politik yang dialami Gibran dengan jejak kekuasaan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Hersubeno menilai kemelut yang menimpa Gibran berpotensi menimbulkan efek domino yang mengguncang basis kekuatan politik yang selama ini terhubung dengan Jokowi.
Ia bahkan mengungkit kembali rekam jejak politik Jokowi semasa berkuasa, mulai dari wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga perubahan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Baginya, badai politik yang terjadi saat ini merupakan buah dari ambisi kekuasaan yang dinilai sudah melampaui batas kewajaran.
"Sejak awal ini memang niatnya sudah buruk. Nah, kalau namanya niat buruk, ya hasilnya juga buruk. Sekarang ini Joko Widodo sedang menuai badai," ujar Hersubeno.
Ia memprediksi dampak guncangan politik tersebut tidak akan berhenti pada sosok Gibran semata, melainkan merembet ke jejaring politik lain yang berafiliasi dengan keluarga Jokowi.
Salah satu entitas yang disorot secara khusus adalah Partai Solidaritas Indonesia yang selama ini kerap diidentikkan sebagai kendaraan politik keluarga mantan presiden tersebut.
Hersubeno mencatat bahwa internal partai berlambang bunga mawar itu mulai diterpa guncangan setelah sejumlah tokoh kunci dan pendirinya memilih menarik diri serta menjaga jarak. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
