Repelita Jakarta - Keputusan Gibran Rakabuming Raka meletakkan jabatan Wakil Presiden diprediksi akan merombak peta kekuatan kelompok politik yang selama ini terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
Pakar hukum tata negara Refly Harun memandang mundurnya Gibran merupakan pukulan telak terhadap benteng pertahanan politik yang sering ia istilahkan sebagai Geng Solo.
Dalam ulasan yang ditayangkan melalui kanal YouTube Refly Harun Channel, ia menjabarkan bahwa selama ini kekuasaan kelompok tersebut disokong oleh sejumlah instrumen utama mulai dari kendali aparat, kursi wakil presiden, hingga kekuatan logistik finansial.
Dengan lengsernya Gibran dari kursi RI-2, salah satu pilar penyangga paling vital bagi jaringan politik tersebut dinilai mulai kehilangan daya cengkeramnya.
"Jadi, Parcok dan Istana Wapres itu sudah dipreteli," ujar Refly.
Ia menilai bahwa pascaketiadaan Gibran di Istana Wakil Presiden, satu-satunya instrumen yang masih mungkin diandalkan oleh kelompok tersebut hanyalah kekuatan modal finansial apabila cadangannya masih cukup besar.
Refly merinci bahwa struktur pertahanan politik kelompok Jokowi beserta barisan pendukungnya selama ini bertumpu pada dua hingga tiga pilar penopang utama.
Pilar pertama adalah instrumen yang ia sebut sebagai Parcok, disusul pilar kedua berupa jabatan Wakil Presiden lengkap dengan segala fasilitas kekuasaan di Istana Wakil Presiden, serta pilar ketiga yakni dukungan sumber daya finansial.
Menurut Refly, kehadiran Gibran di posisi orang nomor dua di Indonesia sebelumnya memberikan keleluasaan akses serta fasilitas politik guna merawat pengaruh kelompok di pentas kekuasaan nasional.
Namun setelah pengunduran diri tersebut terjadi, pilar kekuasaan di lingkaran istana itu otomatis terlepas dari genggaman mereka.
Refly pun mempertanyakan seberapa lama jaringan politik tersebut sanggup bertahan ketika tidak lagi memiliki sandaran pada kursi wakil presiden maupun perangkat kekuasaan lainnya.
Di samping membahas efek mundurnya Gibran, Refly turut menyoroti polemik keabsahan ijazah Joko Widodo yang selama ini menjadi isu krusial di panggung politik tanah air.
Ia berpendapat bahwa kontroversi dokumen pendidikan tersebut memiliki kaitan erat dengan upaya mempertahankan eksistensi kekuatan politik kelompok Jokowi.
Menurut pandangan Refly, Jokowi bukanlah tipikal pemimpin yang membangun basis kekuatan di atas fondasi ideologi yang kokoh sehingga masalah legitimasi sangat menentukan daya tahan politiknya.
"Karena Jokowi bukanlah pemimpin ideologis," kata Refly.
Ia mengaitkan kegigihan Jokowi dalam membentengi posisi Gibran serta polemik ijazah tersebut sebagai bagian dari strategi menjaga benteng pertahanan kelompoknya.
Refly memperkirakan bahwa apabila tudingan seputar persoalan ijazah itu terbukti kebenarannya di kemudian hari, maka dampak kehancurannya akan sangat masif bagi seluruh bangunan politik yang dirintis di sekitar Jokowi.
Kendati demikian, pandangan mengenai dampak polemik ijazah tersebut merupakan analisis politik pribadi dari Refly dan bukan merupakan ketetapan hukum atas keabsahan dokumen yang dipersoalkan.
Lebih jauh, Refly memprediksi akan terjadi gelombang eksodus di mana para pendukung serta kelompok relawan Jokowi mulai menjaga jarak satu per satu.
Ia mencontohkan fenomena mundurnya sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia dari kepengurusan maupun kabinet sebagai sinyal perubahan arah dukungan politik yang patut dicermati.
Dinamika keretakan internal tersebut dinilai menjadi gambaran awal mengenai bergesernya loyalitas politik terhadap lingkaran kekuasaan yang selama ini identik dengan Solo.
Refly mempertanyakan apakah para loyalis dan barisan relawan masih akan terus pasang badan membela seperti masa lalu atau justru memilih meninggalkan kelompok tersebut.
Ia memandang pergeseran dukungan ini akan menjadi catatan penting dalam lanskap perpolitikan nasional pada masa mendatang.
Jika semakin banyak figur dan elemen pendukung yang menarik diri, maka kekuatan politik Geng Solo dipastikan akan mengalami penyusutan drastis.
Pada bagian akhir analisisnya, Refly secara terang-terangan menyampaikan harapan agar jaringan kekuatan yang ia sebut sebagai Geng Solo atau Dinasti Solo tersebut tidak lagi mendominasi panggung politik tanah air.
Ia bahkan menilai keberadaan kelompok tersebut selama ini kerap menjadi faktor pengganggu dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.
"Saya berharap bahwa kekuatan Geng Solo atau Dinasti Solo ini musnah karena tidak lain dia hanyalah pengganggu politik Indonesia," tegasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
