Repelita Jakarta - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia memicu perdebatan sengit mengenai latar belakang keputusan tersebut hingga sosok penggantinya di dalam program diskusi INTERUPSI yang tayang di kanal YouTube Official iNews pada Kamis, 12 November 2026 malam.
ADVERTISEMENT
Dalam dialog yang dipandu pembawa acara Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki atau Ay Nufus tersebut, hadir empat narasumber yakni Juru Bicara PDI Perjuangan Ansy Lema, pakar komunikasi politik Effendi Gazali, Ketua Umum Pergerakan Indonesia untuk Semua Ade Armando, serta Ketua Umum Aliansi Relawan Jokowi Nusantara David Pajung.
David Pajung yang hadir langsung dalam acara perpisahan di Istana Wakil Presiden mengungkapkan pesan utama Gibran kepada para pendukung agar tetap menjaga kondusivitas demi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga tahun 2029.
"Demi harmonisasi sosial politik kehidupan berbangsa bernegara yang bisa berjalan baik ke depan maka saya ambil risiko ini untuk menyatakan mundur," tutur David menirukan pesan Gibran di hadapan para relawan.
Meskipun Gibran beralasan mundur untuk mencegah kegaduhan politik, David menilai langkah delapan fraksi di parlemen yang menggulirkan hak menyatakan pendapat setelah pasangan presiden dan wakil presiden terpilih melalui pemilihan langsung merupakan bentuk pembegalan suara sembilan puluh tujuh juta pemilih.
Pandangan serupa dilontarkan Ade Armando yang menyebut proses dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, hingga delapan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pengeroyokan politik terhadap Gibran karena dianggap sebagai ancaman kuat pada pemilihan presiden 2029.
Ade menilai syarat kelulusan Gibran sejatinya sudah sah merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri sehingga ia enggan menyebut nama pengganti karena menganggap sulit mencari figur yang kinerjanya sebaik Gibran.
"Jujur saya enggak mungkin menyebut nama karena pertama-tama saya enggak bisa membayangkan orang yang menggantikan wakil presiden sebaik Gibran akan bisa memberi performance yang sebaik Gibran," kata Ade Armando dalam tayangan kanal YouTube Official iNews.
Sebaliknya, Juru Bicara PDI Perjuangan Ansy Lema membantah keras istilah pembegalan dan menegaskan bahwa mundurnya Gibran merupakan konsekuensi logis serta koreksi konstitusional menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikannya.
Menurut Ansy, kekuasaan yang diraih dengan fondasi etika yang rapuh pasti akan runtuh sehingga ia menekankan bahwa pengganti Gibran nanti tidak boleh sekadar menjadi ban serep melainkan mitra kerja berintegritas tinggi yang diusulkan partai koalisi pengusung.
"Jabatan kekuasaan itu bisa diraih dengan cara yang sangat prosedural, tetapi yang namanya kehormatan itu hanya bisa dijaga dengan kejujuran dan integritas tinggi," ujar Ansy Lema mengutip pesan Bung Hatta.
Sementara itu, pakar komunikasi politik Effendi Gazali memandang secara hukum tata negara Gibran masih berstatus wakil presiden sampai adanya ketukan palu resmi dari parlemen meski secara politik publik sudah menerima kenyataan pengunduran dirinya.
Effendi menambahkan bahwa percepatan lengsernya Gibran juga tidak terlepas dari mencuatnya skandal penyadapan yang menyasar presiden serta mendesak agar sosok wakil presiden pengganti nanti memiliki keberanian menyampaikan masukan jujur demi memperbaiki program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan penanganan kebakaran hutan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
