[GEGER] Soal Gibran Mundur, "Ini Tanda Rezim Jokowi Tamat"

Repelita Jakarta - Polemik dugaan pemalsuan dokumen pendidikan serta geger kabar mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menjadi penanda kuat bahwa era kekuasaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo segera berakhir.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam konferensi pers Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis di Bareskrim Polri yang disiarkan melalui kanal YouTube Bang Edy Channel pada Kamis, 12 November 2026.

Dalam keterangan pers tersebut, salah satu perwakilan tim advokasi menyoroti mundurnya tiga kader utama Partai Solidaritas Indonesia yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka sebagai bukti runtuhnya kekuatan politik pendukung keluarga Jokowi.

Ia menilai alasan pengunduran diri para elit partai tersebut demi berkonsentrasi membantu pemerintahan hanyalah dalih semata karena internal partai berlambang bunga mawar itu sedang berantakan.

Menurutnya, situasi politik saat ini menunjukkan tanda-tanda rezim Joko Widodo segera tamat sehingga tidak ada lagi tembok penghalang bagi aparat penegak hukum untuk memproses berbagai dugaan pelanggaran hukum.

Ia menegaskan bahwa apabila Gibran mundur atau dimakzulkan dari kursi wakil presiden, maka proses pidana terkait dugaan penggunaan surat keterangan penyetaraan pendidikan palsu di Bareskrim Polri dapat berjalan leluasa hingga berujung ke penjara.

Anggota tim advokasi lainnya, Syamsir Jalil, menjelaskan bahwa laporan pengaduan masyarakat terhadap Gibran yang masuk sejak 16 Oktober lalu kini terus diproses secara cepat di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Penyidik tercatat telah memeriksa sejumlah saksi pelapor seperti Samsudin, Riyadi, dan Bonatua, serta berencana memanggil Subhan Palal yang gugatan kasasinya terkait pembatalan surat penyetaraan ijazah Gibran telah dimenangkan Mahkamah Agung.

Di sisi lain, tim advokasi yang mendampingi Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Kurnia Tri Royani juga secara resmi menyerahkan surat permohonan uji laboratorium forensik ulang terhadap dokumen ijazah Joko Widodo.

Koordinator litigasi Petrus Selestinus bersama Ahmad Khozinudin menyatakan bahwa hasil uji forensik terdahulu tidak lagi memiliki legitimasi moral karena dilakukan saat Polri dipimpin Listyo Sigit Prabowo yang kini berstatus tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Rizal Fadillah mendesak agar pengujian ulang secara transparan dan independen dilakukan terhadap dua dokumen sekaligus, yaitu ijazah yang sempat ditunjukkan Jokowi kepada publik dan ijazah yang telah disita penyidik Polda Metro Jaya pada Juli 2025.

Rustam Effendi turut meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri baru untuk mengusut tuntas dugaan rekayasa dokumen tersebut agar keadilan berpihak kepada rakyat serta kedudukan semua warga negara setara di mata hukum. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok