Repelita Jakarta - Mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Oegroseno membedah keterkaitan erat antara skandal penyadapan ilegal di tubuh Polri dengan keputusan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT
Ulasan mendalam tersebut disampaikan langsung oleh Oegroseno saat menjadi narasumber dalam dialog bersama Abraham Samad di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Kamis, 12 November 2026.
Oegroseno menilai langkah Gibran mendatangi langsung gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyerahkan surat pengunduran diri menyerupai sebuah drama politik sekaligus manuver menghindari proses pemakzulan di Dewan Perwakilan Rakyat.
Ia mengibaratkan posisi Gibran seperti seorang petinju yang terus-menerus dihujani pukulan akibat putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan ijazah hingga akhirnya memilih melempar handuk tanda menyerah sebelum dipukul jatuh.
Menurut Oegroseno, pengunduran diri Gibran sama sekali tidak bisa disamakan dengan lengsernya Presiden ke-2 RI Soeharto maupun Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid yang mundur demi mencegah pertumpahan darah tanpa adanya jeratan persoalan hukum pribadi.
Ia mengingatkan bahwa apabila surat pengunduran diri tersebut diterima sebagai pemberhentian biasa, maka seluruh hak fasilitas negara termasuk pengamanan dan uang pensiun tetap akan melekat, sementara proses pidana dugaan pemalsuan dokumen pendidikan wajib tetap diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.
"Jadi kalau sudah ada perbuatan tercela kalau di kepolisian ya dikenal dengan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH seperti itu," ujar Oegroseno.
Lebih jauh, Oegroseno menyoroti terbongkarnya kasus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai faktor pemicu runtuhnya jaringan kekuasaan yang selama ini melindungi kelompok tertentu.
Ia mengistilahkan bahwa selama menjabat, mantan Kapolri tersebut telah membangun kekuatan baru seperti pohon di luar institusi resmi kepolisian yang akar-akarnya menancap kuat untuk melindungi Geng Solo.
Oegroseno meyakini operasi penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pimpinan partai politik bukan merupakan aksi tunggal seorang jenderal bintang empat, melainkan dikendalikan oleh aktor utama atau mastermind yang memiliki kekuasaan lebih tinggi di atasnya.
Ia pun mencurigai adanya kejanggalan strategi di mana posisi Wakil Presiden justru luput dari daftar sasaran penyadapan sehingga mengindikasikan adanya permufakatan jahat atau konspirasi politik tingkat tinggi.
"Jadi yang tidak disadap memang itu bisa juga bagian daripada konspirasi ini," tegas Oegroseno.
Selain itu, Oegroseno menilai aksi penyadapan terhadap kepala negara yang berpotensi melumpuhkan jalannya roda pemerintahan dapat dijerat menggunakan Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana makar.
Ia mendorong Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta jajaran penyidik untuk segera membentuk Dewan Kehormatan Kepolisian guna menyidangkan secara maraton seluruh oknum yang terlibat hingga dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat demi menyelamatkan marwah institusi Polri. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
