Repelita [Jakarta] - Ekonom Berly Martawardaya melayangkan kritik tajam terkait wacana Presiden Prabowo Subianto yang berencana mencetak ulang seluruh buku pelajaran tingkat SD hingga SMA.
Ia mempertanyakan urgensi serta efisiensi anggaran dari kebijakan tersebut mengingat pemerintah sebenarnya telah memiliki fasilitas Buku Sekolah Elektronik yang dikembangkan selama bertahun-tahun.
ADVERTISEMENT
Berly menilai ketersediaan materi belajar berkualitas dengan harga terjangkau sejatinya sudah berhasil diterapkan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kala itu, negara membeli hak cipta naskah buku dari para penulis sehingga dapat diproduksi secara murah dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi yang ramah bagi masyarakat.
Skema tersebut kemudian disempurnakan oleh Kementerian Pendidikan dengan melibatkan guru-guru terbaik untuk menyusun buku pelajaran utama maupun pendamping.
Atas dasar rekam jejak tersebut, Berly menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu menguras anggaran negara dalam jumlah besar hanya untuk mencetak ulang buku secara massal.
Materi pelajaran yang ada sejatinya dapat diakses secara fleksibel dalam format digital maupun dicetak secara mandiri sesuai kebutuhan sekolah.
Melalui akun X pribadinya https://x.com/bermantarget
Berly melontarkan pautannya guna mendorong transparansi penggunaan sarana pembelajaran digital yang sudah ada.
"Jadi kita perlu dukung upaya Pak @ferrykoto yang pengaruhnya kuat, buat pertanyakan kenapa pemerintah tidak gunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang sudah dihasilkan selama beberapa dekade," tulis Berly dalam unggahannya.
Ia mengingatkan adanya potensi pemborosan kas negara yang sangat besar apabila pemerintah memilih jalur pencetakan ulang fisik ketimbang optimalisasi platform digital.
Sebagai solusi pragmatis, pemerintah disarankan cukup memperbarui format tata letak serta memperbesar ukuran huruf naskah, lalu mengunggahnya kembali ke portal digital resmi.
Isu ini kian menyita perhatian Berly ketika pengguna media sosial mengaitkan rencana pengadaan buku tersebut dengan pengaktifan kembali PT Kertas Nusantara.
Merespons dugaan pengalihan proyek ke entitas bisnis yang memiliki riwayat beban finansial tersebut, Berly memberikan tanggapan keras.
"Wah ini kalau bener maka blatant abuse banget," tulis Berly.
Ia mendorong agar dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pengadaan buku pelajaran ini dikawal secara ketat oleh media massa serta masyarakat luas. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
