Repelita Jakarta - Aktivis sekaligus pengamat kebijakan publik Dwi Cahyo menyuarakan desakan keras agar Gibran Rakabuming Raka tidak hanya berhenti melalui mekanisme pengunduran diri biasa, melainkan harus diproses lewat jalur pemakzulan supaya tidak terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
ADVERTISEMENT
Pandangan kritis tersebut disampaikan langsung oleh Dwi Cahyo dalam perbincangan bersama jurnalis senior Edy Mulyadi melalui tayangan siaran langsung pada kanal YouTube Bang Edy Channel pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam tayangan di kanal YouTube Bang Edy Channel itu, Dwi Cahyo bersama Edy Mulyadi menyoroti konsekuensi anggaran negara apabila peletakan jabatan wakil presiden hanya diselesaikan lewat pengunduran diri tanpa adanya pembatalan legitimasi konstitusional melalui pemakzulan.
Menurut pandangan yang disorot dalam diskusi tersebut, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri berpotensi membuat negara tetap menanggung beban fasilitas, pengamanan, serta hak pensiun seumur hidup dari kantong APBN.
Oleh karena itu, jalur pemakzulan dinilai jauh lebih tepat dan berkeadilan agar keuangan negara tidak terbebani oleh pejabat yang status pemenuhan syarat pencalonannya telah dipersoalkan secara hukum.
Kendati demikian, karena data siaran video yang tersedia hanya memuat judul tayangan serta keterangan singkat di kolom deskripsi tanpa menyertakan transkrip ucapan maupun rekaman dialog lengkap antara Dwi Cahyo dan Edy Mulyadi, rincian kutipan langsung keduanya dalam siaran tersebut belum dapat dijabarkan lebih jauh. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
