Didik J Rachbini Minta Gibran Jantan Hadapi Risiko Sendiri Usai Jadi Kelinci Percobaan Eksperimen Politik Jokowi
Repelita Jakarta - Situasi politik yang memanas membuat posisi Gibran Rakabuming Raka berada dalam kondisi yang kian pelik.
ADVERTISEMENT
Ia harus menanggung beban politik besar yang bukan sepenuhnya lahir dari rekam jejak perjuangannya sendiri.
Beban tersebut datang dari ambisi kekuasaan ayahnya yaitu Joko Widodo dalam kancah perpolitikan nasional.
Penyelenggaraan kekuasaan ini memunculkan sorotan tajam dari ekonom senior Indef Didik J Rachbini.
Didik menilai bahwa perjalanan karier politik Gibran tidak bisa disetarakan dengan tokoh besar bangsa masa lalu.
Para negarawan seperti Mohammad Hatta, B.J. Habibie, hingga Sultan Hamengkubuwono IX menempa diri melalui proses panjang.
Mereka membangun bangsa lewat pengalaman matang dan kontribusi nyata yang diakui secara luas oleh masyarakat.
Sebaliknya, Gibran melompat ke tampuk kekuasaan tertinggi melalui kontroversi hubungan keluarga serta perubahan aturan.
Ia hadir sebagai representasi strategi politik sang ayah yang ingin melanggengkan pengaruh pascakekuasaan presiden.
Joko Widodo diposisikan sebagai aktor utama di balik eksperimen besar pewarisan takhta kekuasaan tersebut.
Tujuannya jelas untuk mempertahankan cengkeraman pengaruh politik setelah masa jabatannya resmi berakhir secara konstitusional.
Namun strategi semacam itu membawa risiko besar berupa konflik kepentingan yang berkepanjangan dalam sejarah politik.
Bahkan tokoh sebesar Bung Hatta sekalipun tidak mampu menghindari gesekan politik tajam dengan Presiden Soekarno.
Meski demikian, Didik menegaskan bahwa Gibran tetap memikul tanggung jawab pribadi atas segala pilihan politiknya.
Ia tidak bisa selamanya bersembunyi di balik alasan bahwa dirinya sekadar mengikuti kehendak sang ayah.
Jabatan wakil presiden yang diemban menuntut adanya tanggung jawab konstitusional serta politik secara mandiri.
Di sinilah letak dilema besar yang harus dihadapi oleh mantan Wali Kota Solo tersebut di hadapan publik.
Ia dituntut membuktikan kapasitas kepemimpinan pribadinya di tengah badai kontroversi perolehan kekuasaannya.
Warisan popularitas tinggi dari Jokowi ternyata tidak serta-merta menjamin kapasitas kepemimpinan seorang anak muda.
Popularitas instan memperlihatkan kerapuhan demokrasi elektrokratis ketika citra mengalahkan rekam jejak dan kualitas.
Gibran mau tidak mau harus memasuki kancah elite politik nasional yang keras dan penuh dengan dinamika tajam.
Ia kerap menjadi sasaran empuk kritik publik atas berbagai kebijakan kontroversial yang ditinggalkan ayahnya.
Persoalan bertambah rumit manakala pengaruh informal mantan presiden berbenturan dengan kewenangan pemerintahan berjalan.
Eksperimen politik pewarisan kekuasaan ini bermula ketika wacana masa jabatan tiga periode gagal diwujudkan.
Jokowi kemudian mengalihkan strategi dengan memperkuat jaringan keluarga dan kelompok loyal dalam struktur pemerintahan.
Fenomena inilah yang melahirkan apa disebut sebagai kekuasaan pascakekuasaan dalam konstelasi politik Indonesia.
Kehadiran sejumlah figur loyalis di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto turut memicu perdebatan panjang di ruang publik.
Kendati demikian, keberadaan para menteri atau pejabat di kabinet tidak otomatis menjadi perpanjangan tangan istana lama.
Ukuran utamanya tetap pada kepatuhan mandiri terhadap mandat konstitusional kepada presiden yang sedang menjabat.
Keputusan Jokowi membangun jaringan keluarga membuatnya mengambil jalur berbeda dengan PDI Perjuangan dan Megawati.
Di dalam pusaran eksperimen tersebut, Gibran diposisikan sebagai figur utama penerus pengaruh politik dinasti.
Sayangnya, pengaruh yang diwariskan secara instan itu tidak otomatis melekat dengan kematangan kapasitas personal.
Masalah legitimasi etika kepemimpinan kian meruncing menyusul terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90.
Putusan kontroversial tersebut mengubah batas syarat usia demi memuluskan jalan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahkan sempat menjatuhkan sanksi etik berat atas penanganan perkara tersebut.
Politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan pernah melontarkan kritik keras dengan menyebut Gibran sebagai anak ingusan.
Kritik pedas itu mencerminkan keprihatinan publik terhadap proses pengisian jabatan tinggi tanpa melalui tempaan matang.
Demokrasi Indonesia dinilai mengalami kemunduran serius tatkala instrumen hukum ditekuk demi kepentingan keluarga.
Oleh karena itu, Didik J Rachbini mendesak agar Gibran bersikap jantan dalam menghadapi seluruh risiko politiknya.
Ia tidak boleh terus-menerus berlindung di balik bayang-bayang kekuasaan sang ayah yang penuh kontroversi.
Mandat rakyat yang telah diperoleh harus dibuktikan melalui kinerja nyata serta kemandirian kepemimpinan kenegaraan.
Masa depan konstitusi dan integritas demokrasi negara dipertaruhkan dalam uji kepemimpinan anak muda tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
