Repelita Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menilai besarnya pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo sama sekali tidak menghapus tanggung jawab pribadi Gibran Rakabuming Raka atas keputusannya menerima pencalonan hingga menduduki jabatan publik.
ADVERTISEMENT
Rektor Universitas Paramadina tersebut menegaskan bahwa Gibran tetap wajib mempertanggungjawabkan pilihan politiknya secara mandiri kendati perjalanan menuju panggung kekuasaan ditopang penuh oleh pengaruh sang ayah.
“Namun setelah semuanya terjadi dan Gibran menerima pencalonan, mengikuti kontestasi, dan memperoleh jabatan publik, maka ia tetap mempunyai tanggung jawab pribadi atas pilihan politiknya,” kata Didik dalam keterangan tertulis pada Rabu, 11 November 2026.
Didik memandang tanggung jawab personal itu sebagai konsekuensi logis dari langkah Gibran yang bersedia terjun ke dalam arena kontestasi politik nasional.
Menurutnya, Gibran saat ini harus berani menghadapi segala risiko politik yang menyertai keputusan tersebut tanpa berlindung di balik pihak lain.
“Sekarang resiko politik itu harus dihadapi sendiri secara jantan,” ujarnya.
Dalam analisisnya, Didik melihat Joko Widodo sebagai aktor utama yang merancang sekaligus membentuk jalan karir politik putra sulungnya tersebut.
Ia menilai penempatan posisi Gibran merupakan bagian dari strategi untuk mempertahankan pengaruh politik keluarga setelah masa jabatan kepresidenan Jokowi berakhir.
Didik mengistilahkan pola politik semacam itu sebagai kekuasaan pasca kekuasaan, yakni upaya memperpanjang kendali pengaruh melalui jaringan politik maupun anggota keluarga setelah tidak lagi memegang jabatan formal.
Dalam kerangka kritik tersebut, Didik bahkan menggunakan istilah kelinci percobaan untuk menggambarkan posisi politik Gibran.
Ia menyebut Gibran menanggung beban berat dari sebuah eksperimen pewarisan pengaruh politik yang disiapkan pada penghujung masa pemerintahan ayahnya.
Meskipun demikian, besarnya peran Jokowi dalam membuka jalan kekuasaan tidak serta-merta membuat Didik membebaskan Gibran dari akuntabilitas sebagai pejabat negara.
Ia tetap mengakui bahwa secara prosedural Gibran mengikuti kontestasi pemilihan umum dan mengantongi mandat dari para pemilih.
“Secara formal, Gibran mengikuti pemilihan umum dan memperoleh mandat elektoral,” tulis Didik.
Namun persoalan mendasarnya menurut Didik adalah mandat hasil pemilu harus dipisahkan secara tegas dari penilaian etika dalam proses meraih kekuasaan.
Kemenangan secara elektoral dinilai tidak otomatis menghapus kritik maupun gugatan publik terhadap jalur politik yang ditempuh untuk mendapatkannya.
“Legitimasi elektoral bisa diperoleh dalam pemilihan umum yang legal tetapi tidak dengan sendirinya menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan,” ucapnya.
Didik menambahkan bahwa keterlibatan pengaruh keluarga dalam perebutan jabatan publik merupakan fenomena serius yang harus dikaji sebagai pelajaran berharga bagi demokrasi Indonesia.
Kritik tajam yang disampaikannya menyoroti pentingnya menjaga kesetaraan kesempatan, netralitas instrumen kekuasaan, serta prinsip keadilan dalam setiap kompetisi politik.
Dalam pandangannya, Gibran melangkah memasuki lingkaran kekuasaan dengan memikul beban legitimasi yang sangat berat.
Sementara di sisi lain, tingkat popularitas serta kekuatan pengaruh politik ayahnya tidak serta-merta berpindah dan melekat pada diri Gibran.
“Dia hanya menjadi gambaran seorang anak muda yang berada dalam posisi politik yang tidak sepenuhnya dibentuk oleh perjalanan kepemimpinannya sendiri,” ucap Didik. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
