Repelita Jakarta - Pembengkakan anggaran militer secara masif dilaporkan melanda internal Pentagon seiring dengan melonjaknya pembiayaan operasi militer Negeri Paman Sam di kawasan Timur Tengah secara tak terkendali
Total estimasi pengeluaran finansial dalam konfrontasi bersenjata menghadapi kekuatan militer Iran tersebut kini dilaporkan telah menyentuh angka fantastis mendekati kisaran 29 miliar dolar Amerika Serikat
ADVERTISEMENT
Kenaikan kurva pengeluaran yang tergolong sangat drastis dari prediksi awal tersebut dibongkar secara transparan oleh Bendahara Pentagon Jay Hurst saat menghadiri sesi dengar pendapat resmi di hadapan parlemen
Dalam pemaparannya di hadapan komite anggaran DPR dan Senat, ia memaparkan alasan di balik pembengkakan tersebut dengan menyatakan “Itu karena pembaruan biaya perbaikan dan penggantian peralatan, serta biaya operasional umum,” secara jelas
Menteri Pertahanan Pete Hegseth sendiri dilaporkan terus berupaya menyembunyikan besaran kalkulasi kebutuhan dana darurat tambahan tersebut dari jajaran anggota Kongres dalam beberapa kesempatan rapat tertutup
Sikap defensif dari petinggi militer tersebut memicu ketegangan politik dengan Senator senior dari Partai Demokrat Patty Murray yang terus mendesak transparansi total terkait biaya riil dari agresi tersebut
Menanggapi desakan dari parlemen tersebut, ia justru membela kebijakan agresif Gedung Putih dengan menyatakan “What is the cost of Iran getting a nuclear weapon? And the fact that this president has been willing to make a historic and courageous choice to confront it, that has a cost,” sebagai pembenaran
Pihak bendahara kementerian pertahanan kemudian mempertegas bahwa estimasi fantastis tersebut sejatinya belum mengalkulasikan beban anggaran untuk rekonstruksi belasan pangkalan militer yang hancur dibom
Ketidakpastian biaya pemulihan infrastruktur perang itu diakui secara terbuka oleh pihak kementerian melalui penegasan verbal “We don't know how those bases are going to be reconstructed. We don't have a good estimate at this time,” di hadapan Senat
Konflik bersenjata yang telah berkecamuk selama belasan pekan tersebut memaksa kementerian mengajukan draf usulan anggaran tahunan dengan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah militer modern
Tekanan politis agar pemerintah segera mengajukan draf permohonan dana tambahan juga disuarakan oleh Ketua Subkomite Apropriasi Pertahanan DPR dari faksi Republik Ken Calvert secara langsung
Perwakilan rakyat tersebut meminta percepatan laporan keuangan dengan menegaskan “It would be helpful if that supplemental could get up here sooner rather than later, so we can get to work on it,” demi kepastian legislasi
Menteri Pertahanan secara tegas langsung menepis kekhawatiran publik mengenai isu kritis penipisan stok peluru kendali global dengan menyebut narasi tersebut sebagai sebuah propaganda yang berlebihan
Ia berusaha menenangkan kepanikan internal legislatif dengan melontarkan pembelaan berupa kalimat “First of all, this ammunition issue has been ridiculously overblown and unhelpful. We know exactly what we have. We have enough of what we need,” ke hadapan publik
Dirinya juga menambahkan kepastian pasokan logistik tempur bagi para prajurit di garda depan dengan menyatakan “Whatever we think we need, we will ask for,” guna meredam spekulasi
Kendati demikian, laporan investigasi media internasional justru mengungkap fakta sebaliknya di mana militer terpaksa memindahkan ratusan rudal strategis dari wilayah Asia dan Eropa demi menambal kebutuhan di Timur Tengah
Langkah taktis pengosongan pos pertahanan regional tersebut dinilai memicu kerentanan baru yang sangat berbahaya bagi kesiapan tempur pasukan sekutu dalam menghadapi manuver militer Rusia dan China
Di lain pihak, Jenderal Dan Caine selaku Ketua Gabungan Kepala Staf berupaya keras meminimalkan dampak kepanikan dengan menyatakan “We have sufficient ammunition for the task that we have to do right now,” kepada awak media
Situasi politik di Capitol Hill semakin memanas setelah jajaran legislatif dari kedua faksi politik utama secara kompak meragukan klaim sepihak Gedung Putih yang menyebut pertempuran telah berakhir
Keraguan mendalam atas efektivitas kesepakatan gencatan senjata di lapangan disuarakan secara eksplisit oleh Senator Lisa Murkowski melalui sebuah pemaparan data militer yang faktual
Politisi faksi Republik tersebut mempertanyakan status perdamaian semu itu dengan menyatakan “We still have 15,000 troops deployed forward, more than 20 warships and a naval blockade that remains active. In other words, it does not look like hostilities have ended,” secara lugas
Dampak sistemik dari perang tersebut kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat domestik menyusul lonjakan hebat harga komoditas energi akibat penutupan jalur maritim strategis di Selat Hormuz
Persoalan geopolitik itu disoroti tajam oleh Senator Susan Collins yang mempertanyakan kesiapan mitigasi risiko dari jajaran kabinet dengan menyatakan “We have watched the price of gasoline, diesel and heating oil go up,” di ruang sidang
Pihak kementerian pertahanan secara tegas memastikan tidak akan meminta izin formal lanjutan kepada pihak parlemen karena mengklaim aksi militer susulan berada sepenuhnya di bawah wewenang absolut presiden
Eksekutif menekankan bahwa supremasi komando tertinggi melekat penuh pada kepemimpinan nasional dengan menegaskan “Our view is that if the president makes a decision to restart operations, we have all the authority we need,” secara sepihak
Ia juga mempertegas basis legalitas pergerakan pasukan tersebut dengan menambahkan argumen hukum berupa “He has all the authority he needs under Article 2,” yang merujuk pada undang-undang dasar negara
Gedung Putih bahkan dilaporkan telah menyiapkan skenario terburuk termasuk operasi eskalasi militer skala penuh jika proses negosiasi damai diplomatik mengalami jalan buntu di tengah jalan
Rencana strategis pergeseran kekuatan tempur tersebut ditegaskan oleh menteri melalui pernyataan bersayap “We have plans for escalation, if required. We have plans for drawback if required. We have plans for shifting assets,” tanpa rincian teknis
Upaya pembiayaan perang melalui jalur rekonsiliasi anggaran sepihak yang coba ditempuh pemerintah langsung mendapatkan peringatan keras dari Ketua Komite Apropriasi DPR Tom Cole
Politisi senior tersebut mengingatkan risiko kegagalan politik dari strategi tersebut dengan melontarkan pernyataan “I want to remind that, frankly, the use of reconciliation depends on political support in Congress,” secara terbuka
Ia memberikan saran strategis agar pemerintah tetap mengedepankan jalur bipartisan melalui penekanan kalimat “high-risk strategy, compared to building everything,” sebelum rancangan undang-undang resmi disahkan
Rangkaian sidang dengar pendapat tersebut akhirnya ditutup dengan desakan akhir dari perwakilan komite yang meminta dokumen anggaran dasar diserahkan secepatnya guna mempermudah proses audit kenegaraan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
