PKS: Tolak Keras Kenaikan Harga BBM Subsidi, Bebani Rakyat di Tengah Lonjakan Minyak Dunia

Repelita Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan semakin membebani masyarakat dan memicu inflasi yang merugikan banyak kalangan.

Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat serta Israel menjadi latar belakang opsi penyesuaian harga BBM subsidi seperti solar dan pertalite.

Kebijakan ini tentu akan menyulitkan masyarakat karenanya harus dihindari pemerintah katanya melalui layanan pesan pada Minggu 8 Maret 2026.

Mulyanto menekankan pemerintah seharusnya mencari solusi lain agar tidak menambah beban rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sudah tertekan.

Ia menyarankan peninjauan ulang dan penyesuaian pengeluaran anggaran yang tidak efisien atau tidak tepat sasaran sehingga tidak perlu menaikkan harga BBM.

Pemerintah mesti meninjau dan menyesuaikan kembali pos-pos pengeluaran anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak efisien bebernya.

Mulyanto juga mengusulkan rasionalisasi belanja negara yang kurang prioritas termasuk penjadwalan ulang proyek tidak mendesak serta peningkatan efisiensi belanja secara keseluruhan.

Ia menambahkan optimalisasi pemasukan dari keuntungan ekstra ekspor komoditas seperti batubara minyak sawit mentah dan nikel bisa menjadi sumber pendapatan alternatif yang lebih baik.

Mengoptimalkan tambahan pemasukan dari windfall profit ekspor komoditas seperti batubara CPO nikel dan lainnya jelasnya.

Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak tujuh puluh dolar per barel dalam makro APBN 2026 namun harga Brent saat ini telah mencapai sembilan puluh tiga koma tiga empat dolar per barel dan WTI ditutup pada sembilan puluh koma sembilan dolar per barel.

Kondisi pasar minyak dunia yang tidak stabil tersebut menimbulkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan fiskal tanpa menambah beban masyarakat lebih lanjut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga