Jokowi Terima Maaf Rismon di Solo, Soal RJ Serahkan ke Penasihat Hukum dan Penyidik

Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempertanyakan wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin terbang ke Teheran untuk menjadi penengah konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat.

Rencananya Prabowo akan melakukan perjalanan diplomatik ke Teheran bersama dengan pemimpin Pakistan dalam upaya mediasi yang dinilai banyak pihak kurang tepat sasaran.

"Apakah itu proporsional dilakukan pada saat ini? Karena dalam situasi seperti ini, kenapa harus Iran yang didatangi lebih dulu? Kan Iran yang diserang. Kenapa tidak datang ke Trump dan Israel?" tanya Mahfud seperti dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official pada Jumat 13 Maret 2026.

Ia menambahkan bahwa seharusnya Negeri Paman Sam dan Israel yang diminta lebih dulu untuk menghentikan serangan militer yang dilancarkan terhadap Iran.

Iran pun juga diminta untuk berhenti menyerang sebagai bagian dari upaya saling menghentikan balasan.

"Jadi, saling berhenti saling berbalas agar tercipta perdamaian. Itu memang tugas konstitusi kita," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Ia pun memahami mengapa wacana Prabowo untuk menjadi mediator banyak diremehkan oleh publik akhir-akhir ini.

Sebab Prabowo dinilai tidak memiliki nyali untuk berbicara dengan Trump dan meminta agar serangan ke Iran segera dihentikan.

"Kan kata orang-orang, bicara ke Trump saja tidak berani. Iran sendiri merasa tidak ada relevansinya. Mereka bilang 'kami yang diserang, kenapa kami yang diminta untuk berdamai?' Kan begitu kata Iran," papar Mahfud menjelaskan.

Lebih lanjut Mahfud memahami ada pandangan miring di Tanah Air terhadap Iran meskipun Iran menjadi korban dari serangan militer Israel dan AS.

Pandangan yang mencibir Iran rata-rata mengatakan bahwa warga Iran merupakan penganut Islam aliran Syiah dan bukan Sunni seperti mayoritas muslim Indonesia.

"Ini kan soal kemanusiaan, bukan soal mazhab atau agama. Kalau dikatakan 'Iran gak usah dibela karena dia Syiah'. Lho, Trump sendiri apakah Sunni? Netanyahu sendiri memang Islam?" kata Mahfud mempertanyakan.

Mengutip keterangan dari Grand Syekh Al Azhar Kairo Mesir, Iran merupakan Islam, hanya saja mazhab dan fiqihnya berbeda dengan mayoritas muslim dunia.

Namun Mahfud tak mau ambil pusing soal perbedaan mazhab tersebut karena menyangkut masalah fiqih yang bersifat furuiyah.

"Setiap negara fiqihnya bisa berbeda-beda. Iran punya fiqih yang berbeda, tapi Al-Qur'annya sama. Lalu, Grand Syekh Al Azhar mengatakan Iran itu Islam. Fitnah besar kalau mengatakan Iran anti Sunni," ujarnya.

Mahfud pun menilai bahwa aksi Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran yang merupakan negara berdaulat sangat berbahaya bagi tatanan dunia.

Agresi militer serupa sudah dilakukan selama bertahun-tahun terhadap Palestina dan itu merupakan masalah kemanusiaan universal.

Oleh sebab itu Mahfud bersyukur hal serupa tidak menimpa Indonesia meskipun ada perbedaan pendapat tetapi tidak sampai terjadi perpecahan yang berujung konflik.

"Karena negara kita berjalan dalam hal melindungi bangsa dan negara masih cukup aman. Masih nyaman lah. Kita bayangkan Indonesia seperti di Gaza. Ibu-ibu mau makan tidak ada, sedangkan suaminya sudah meninggal atau dikuburkan di mana. Kaki anaknya ada yang hilang dan ditinggalkan di rumah sakit, lalu rumah sakitnya pun dibom," tutur dia.

Dalam pandangan Mahfud Iran tidak pernah ikut melakukan serangan militer ke Gaza, ia mengaku bingung kenapa serangan AS dan Israel dialamatkan ke Iran.

Dalam pandangan Mahfud sebaiknya Indonesia menangguhkan keanggotaannya di Board of Peace pasca serangan AS dan Israel ke Iran.

Karena dua negara anggota itu malah menyerang negara berdaulat lain yakni Iran yang notabene juga anggota dewan perdamaian tersebut.

Mahfud pun turut menyoroti meskipun dewan itu dibentuk untuk perdamaian di Palestina, tetapi Palestina tidak ikut dimasukan ke dalam BoP.

"Seharusnya kalau sudah membentuk dewan perdamaian, gak boleh ada serangan. Sekarang Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Pak JK, hingga masyarakat meminta pemerintah menarik diri dari BoP," ujar Mahfud.

Ia kemudian membandingkan dengan era kepemimpinan Sukarno di mana sikapnya tegas dalam isu-isu internasional dengan keluar dari PBB sebagai bentuk protes terhadap Malaysia.

"Ketika itu Beliau punya kedaulatan untuk mengambil sikap sendiri," tutur dia mengenang sejarah.

Mahfud pun mengaku setuju agar Indonesia hengkang dari Board of Peace dan mengembalikan penyelesaian masalah internasional ke PBB saja.

"Mari kembalikan penyelesaian masalah-masalah internasional ke PBB saja. Kan kita anggota PBB juga. Indonesia itu cukup disegani di PBB, buktinya sekarang dipercaya menjadi Presiden Dewan HAM PBB di Jenewa," imbuhnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga