Dian Sandi: Jangan Tarik Buku Kontroversial Jokowi’s White Paper dan Gibran End, Biarkan Masyarakat Nilai Sendiri

 

Repelita Jakarta - Dian Sandi Utama menegaskan pentingnya menjaga akses terhadap buku kontroversial seperti Jokowi's White Paper dan Gibran End Game agar publik dapat mengembangkan literasi kritis dalam menilai narasi politik di Indonesia.

Ia menilai penarikan buku tersebut justru akan menghalangi masyarakat untuk memahami dan membedakan fakta dari opini secara mandiri tanpa campur tangan berlebihan.

Dian Sandi Utama menyampaikan bahwa dalam dunia literatur politik tidak semua buku menyajikan fakta dengan akurat dan perlu disikapi secara kritis oleh pembaca.

Ia mencontohkan buku Jokowi Undercover karya Bambang Tri yang sempat menjadi sorotan karena dianggap menyajikan informasi yang berbeda jauh dari kenyataan di lapangan.

"Jika Pak Rismon, yang katanya seorang doktor, saja bisa salah dalam menulis buku, apalagi Bambang Tri yang menurut pengakuannya sendiri tidak lulus kuliah," dalam keterangannya pada 13 Maret 2026.

Lebih lanjut Dian menyoroti bahwa hanya kelompok tertentu seperti Pak Said Didu dan Gus Nur yang cenderung mempercayai isi buku Bambang Tri secara membabi buta.

Dian menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik dan membiarkan buku-buku tersebut tetap beredar sebagai bahan pembelajaran kolektif.

Tujuannya adalah agar publik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan tidak mudah terjebak dalam informasi yang tidak valid kebenarannya.

"Masyarakat perlu tahu bahwa tidak semua buku menuliskan kebenaran. Dengan membaca, masyarakat bisa membedakan mana fakta dan mana opini," jelas Dian.

Konsep restorative justice literasi menjadi landasan Dian dalam menyarankan agar masyarakat diberi ruang untuk memahami dan belajar dari kesalahan atau bias penulis.

Dengan cara tersebut masyarakat dapat mengembangkan pemahaman tanpa harus menghilangkan akses ke informasi yang beredar luas.

Buku-buku politik seperti Jokowi's White Paper dan Gibran End Game kerap memicu perdebatan publik di berbagai platform media sosial.

Beberapa pihak menilai isi buku bersifat provokatif dan menyesatkan sementara yang lain melihatnya sebagai sarana edukasi politik yang penting.

Dian berpendapat bahwa penarikan buku tidak akan menyelesaikan masalah justru sebaliknya akan menimbulkan rasa penasaran yang lebih besar.

Keterbukaan akses informasi memungkinkan masyarakat untuk menguji klaim-klaim politik secara kritis dengan data dan fakta yang ada.

"Dengan adanya buku ini, masyarakat bisa menguji klaim-klaim politik secara kritis. Bukankah itu yang seharusnya terjadi dalam demokrasi yang sehat?" pungkasnya.

Dian juga menekankan pentingnya melihat kesalahan penulis sebagai bahan pembelajaran bagi publik untuk lebih bijak dalam memilah informasi.

Meski buku seperti Jokowi Undercover dipertanyakan kredibilitasnya masyarakat dapat menggunakan buku tersebut sebagai bahan pembelajaran kritis.

Menutup pernyataannya Dian Sandi Utama menegaskan bahwa transparansi dan akses informasi yang lengkap adalah kunci agar masyarakat tidak mudah termanipulasi.

"Jangan tarik buku-buku ini. Biarkan masyarakat menilai sendiri. Literasi kritis adalah senjata terkuat menghadapi informasi yang tidak akurat," bebernya.

Dengan pendekatan ini masyarakat Indonesia diharapkan mampu memahami konteks politik secara lebih utuh dan tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi.

Demokrasi dapat berjalan dengan sehat dan informatif jika masyarakat memiliki akses luas terhadap berbagai literatur politik.

Masyarakat juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan analisis untuk membedakan antara fakta dan opini dalam setiap bacaan.

Rismon sendiri sebelumnya mengubah sikapnya secara drastis dengan mengakui keaslian ijazah Jokowi dan Gibran setelah penelitian lanjutan.

Perubahan sikap ini menuai berbagai reaksi dari publik termasuk dari rekan-rekannya sesama penulis buku kontroversial tersebut.

Publik menanti perkembangan selanjutnya dari dinamika politik yang terus bergulir di Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga