TB Hasanuddin: Pengiriman TNI ke Gaza via ISF BoP Berisiko Tinggi, Minim Legitimasi dan Bebani Negara

 

Repelita Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia TB Hasanuddin menilai rencana pengiriman prajurit Tentara Nasional Indonesia ke dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di bawah kendali Dewan Perdamaian Gaza berisiko sangat tinggi baik dari perspektif politik maupun militer.

Ia menyatakan bahwa langkah tersebut tidak memberikan manfaat signifikan dan justru menjadi partisipasi Indonesia dalam suatu eksperimen berbiaya tinggi yang diprakarsai pemerintah Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut disampaikan TB Hasanuddin kepada awak media pada Senin enam belas Februari dua ribu dua puluh enam.

Menurutnya salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan adalah ketidakjelasan mandat Pasukan Stabilisasi Internasional.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor dua ribu delapan ratus tiga yang disahkan pada November dua ribu dua puluh lima memang menyebut peran pasukan tersebut dalam mendukung gencatan senjata serta demiliterisasi di Gaza.

Namun dalam perkembangannya Dewan Perdamaian Gaza menjadi organisasi yang secara struktural didominasi oleh satu negara yaitu Amerika Serikat sehingga tidak bersifat kolektif dan kolegial.

Piagam pendirian Dewan Perdamaian Gaza juga tidak secara spesifik mengatur mengenai perdamaian di Gaza sehingga menimbulkan kekhawatiran serius.

Kondisi tersebut berpotensi menjadikan Pasukan Stabilisasi Internasional sebagai instrumen yang dapat diubah mandatnya sesuai kepentingan pihak dominan.

TB Hasanuddin menekankan perlunya pemerintah mempelajari secara mendalam apakah pasukan tersebut benar-benar mewakili kepentingan negara pengirim atau hanya melayani agenda tertentu di wilayah konflik.

Aspek kedua yang menjadi perhatian adalah tingkat penerimaan Pasukan Stabilisasi Internasional oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konflik Gaza.

Pengalaman TB Hasanuddin sebagai bagian dari kontingen Indonesia dalam pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Irak dan Kuwait menunjukkan bahwa persetujuan semua pihak merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan misi perdamaian.

Tanpa persetujuan tersebut pasukan berisiko terseret ke dalam eskalasi konflik bersenjata yang membahayakan keselamatan personel.

Dewan Perdamaian Gaza sebagai pengendali pasukan tidak menyertakan perwakilan Palestina sementara Israel telah bergabung sebagai anggota.

Seorang pemimpin senior Hamas baru-baru ini menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kehadiran Pasukan Stabilisasi Internasional dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia mengenai sikap tersebut.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pasukan tersebut belum memiliki legitimasi menyeluruh dari para pihak yang berkonflik dan cenderung condong ke satu pihak.

Jika pengiriman dipaksakan tanpa dukungan penuh prajurit Tentara Nasional Indonesia berpotensi berada di tengah peningkatan kekerasan bersenjata dengan taruhan nyawa yang sangat tinggi.

Aspek ketiga adalah beban finansial yang tidak ringan di tengah tantangan ekonomi domestik yang masih berlangsung.

Pengiriman pasukan untuk misi yang belum memiliki kejelasan dinilai dapat membebani anggaran negara secara signifikan.

TB Hasanuddin menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi namun harus dilaksanakan melalui cara-cara yang sesuai dengan hukum serta norma internasional.

Langkah tersebut tidak boleh menimbulkan risiko bagi warga negara Indonesia khususnya prajurit Tentara Nasional Indonesia dan harus tepat sasaran dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa persiapan pengiriman pasukan keamanan ke Gaza melalui Pasukan Stabilisasi Internasional sedang dilakukan dengan jumlah sekitar delapan ribu prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan rencana tersebut dalam pernyataannya terkait dukungan Indonesia terhadap stabilitas di wilayah tersebut.

Publik menantikan kajian mendalam pemerintah agar keputusan akhir memprioritaskan keselamatan prajurit serta kepentingan nasional secara keseluruhan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga