Swasembada Diproklamasikan, Pemerintah Tetap Sepakati Impor Beras dari Amerika Serikat, Klaim Swasembada dan Program Food Estate Dipertanyakan

 

Repelita Jakarta - Pemerintah Indonesia menyepakati impor satu ribu ton beras setiap tahun dari Amerika Serikat sebagai bagian integral dari perjanjian perdagangan timbal balik yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kesepakatan tersebut memunculkan pertanyaan luas mengenai konsistensi klaim swasembada beras yang dicapai Indonesia pada tahun 2025 serta keberlanjutan program lumbung pangan nasional.

Pemerintah menjelaskan bahwa volume impor satu ribu ton tersebut sangat kecil dan tidak berdampak signifikan terhadap produksi dalam negeri.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan bahwa jumlah tersebut hanya sekitar nol koma nol nol nol tiga persen dari total produksi beras nasional tahun 2025 yang mencapai tiga puluh empat koma enam puluh sembilan juta ton.

Impor ini mencakup berbagai jenis beras khusus seperti gabah beras lepas kulit beras putih beras pecah serta varietas premium termasuk beras ketan japonica dan basmati.

Realisasi impor tetap disesuaikan dengan kebutuhan pasar domestik sehingga tidak akan dilakukan secara otomatis apabila permintaan tidak ada.

Kesepakatan ini merupakan komponen dari paket impor komoditas pertanian Amerika Serikat senilai total empat koma lima miliar dolar Amerika atau sekitar tujuh puluh lima triliun rupiah.

Komoditas lain yang dibuka aksesnya meliputi kedelai tiga koma lima juta ton tepung kedelai tiga koma delapan juta ton gandum dua juta ton kapas seratus enam puluh tiga ribu ton jagung lebih dari seratus ribu ton daging sapi lima puluh ribu ton per tahun apel dua puluh enam ribu ton jeruk tiga ribu ton serta etanol dan anggur.

Dari perspektif Amerika Serikat perjanjian ini dianggap bersejarah karena menghilangkan tarif serta hambatan non-tarif bagi ekspor produk pertanian mereka ke pasar Indonesia.

Pada akhir tahun 2025 Presiden Prabowo mengumumkan pencapaian swasembada beras dalam waktu satu tahun lebih cepat dari target awal empat tahun.

Data Kementerian Pertanian mencatat produksi beras tahun 2025 sebesar tiga puluh empat koma tiga puluh empat juta ton sementara kebutuhan konsumsi hanya tiga puluh koma sembilan puluh tujuh juta ton sehingga menghasilkan surplus.

Tidak ada impor beras sama sekali pada tahun tersebut yang turut menurunkan harga beras global.

Cadangan beras pemerintah pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai tiga koma lima juta ton dan terus meningkat.

Swasembada juga diklaim tercapai pada komoditas bawang merah ayam telur serta minyak goreng.

Indonesia bahkan bersiap melakukan ekspor beras dengan pengiriman perdana dua ribu dua ratus delapan puluh ton ke Arab Saudi senilai seratus lima puluh miliar rupiah pada tanggal dua puluh delapan Februari 2026 serta rencana ekspansi ke Malaysia dan negara lainnya.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah mengkritik kesepakatan tersebut dengan mempertanyakan esensi swasembada jika impor tetap dibuka.

“Kalau selama ini berupaya tidak impor demi glorifikasi ketahanan pangan, sekarang keran dibuka, lalu apa artinya swasembada bagi pemerintah?” ujar Said Abdullah.

Ia juga menyoroti risiko kerugian bagi petani kecil terutama apabila impor beras khusus merembes ke pasar umum atau menekan harga produk lokal seperti beras ketan hitam dari petani Subang.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menyebut impor ini mencoreng reputasi pemerintah di mata publik meskipun volumenya kecil.

Khudori menekankan bahwa kebijakan tersebut menunjukkan keterbatasan kedaulatan pangan sejati apalagi jika dipengaruhi kepentingan luar negeri.

Program food estate yang membuka lahan hingga dua puluh juta hektare juga menjadi bagian dari perdebatan dengan risiko deforestasi besar di wilayah seperti Merauke Papua Selatan.

Impor beras Indonesia dalam lima tahun terakhir didominasi beras khusus dan industri bukan beras konsumsi umum dengan volume turun drastis menjadi tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus ton pada tahun 2025.

Pemerintah menegaskan bahwa impor beras khusus diatur ketat sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor dua Tahun dua ribu dua puluh tiga dan tidak mengganggu petani lokal karena varietas tersebut tidak diproduksi secara signifikan di dalam negeri.

Secara keseluruhan kesepakatan ini mencerminkan ketegangan antara diplomasi perdagangan bilateral dan komitmen ketahanan pangan nasional di tengah surplus produksi serta rencana ekspor.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga