Repelita Jakarta - Politisi Sarwandi Eka Sarbini membantah pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang mengklaim anggaran pendidikan tidak mengalami pemangkasan demi mendanai program Makan Bergizi Gratis.
Kritik tersebut disampaikan Sarwandi melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Sabtu 21 Februari 2026.
Ia menilai pernyataan menteri tersebut berupaya menutupi realitas yang sebenarnya terkait alokasi dana pendidikan.
Sarwandi membandingkan besaran anggaran pendidikan tahun 2024 yang mencapai Rp665 triliun tanpa adanya komponen MBG dengan tahun 2026 yang totalnya Rp769,1 triliun namun sudah termasuk Rp223 triliun untuk program MBG.
Menurutnya jika bagian MBG sebesar Rp223 triliun dikeluarkan dari total anggaran 2026 maka dana pendidikan inti hanya tersisa sekitar Rp546 triliun yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa tren anggaran pendidikan yang sebelumnya terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2024 justru mengalami penurunan signifikan pada 2025 dan 2026 bila komponen Badan Gizi Nasional tidak dihitung.
Sarwandi menyatakan “Anggaran Pendidikan katanya tidak diambil untuk MBG bahkan ditingkatkan, kata Menteri Pendidikan Kabinet Merah Putih.”
Ia melanjutkan dengan menulis “Ketika ada MBG yang sekarang Anggaran Belanjanya 315T Tahun 2026, dan mengambil 223T dari Anggaran Pendidikan dari 769,1T.”
Menurut Sarwandi hal tersebut secara jelas menunjukkan pengalihan dana dari sektor pendidikan sehingga anggaran pendidikan murni mengalami pengurangan.
Ia menegaskan “Itu artinya jelas mengambil anggaran Pendidikan dan mengurangi anggaran seharusnya.”
Sarwandi juga mengkritik para pendukung kebijakan pemerintah serta buzzer di media sosial yang menurutnya ikut menyebarkan informasi tidak akurat.
Ia menulis “Jangan berbohong, apalagi para buzzer dan pemilik dapur ikut-ikutan share pernyataan Mendisdakmen.”
Sarwandi memaparkan bahwa tanpa alokasi untuk Badan Gizi Nasional anggaran pendidikan inti tahun 2026 hanya sekitar Rp545 triliun yang lebih kecil dibandingkan Rp600 triliun lebih pada 2023 dan 2024.
Ia menilai perubahan tersebut mencerminkan pergeseran prioritas kebijakan dari fokus pendidikan ke program lain.
Sarwandi menegaskan “Jangan membodohi netizen dengan info hoax.”
Ia menekankan bahwa kritiknya murni berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta meminta pemerintah lebih transparan menjelaskan komposisi anggaran kepada masyarakat.
Menurutnya secara substansi tanpa komponen BGN anggaran pendidikan inti lebih rendah dibandingkan 2024 yang sebelumnya menunjukkan tren kenaikan stabil sejak 2019.
Sarwandi berharap polemik ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Ia menyimpulkan “Jadi jelas mengambil anggaran pendidikan yang lebih tinggi sebelum Kabinet ini, seolah2 tidak mengambil padahal menurunkan anggaran pendidikan. Ya sama saja.”
Sementara itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti pada Jumat 20 Februari 2026 menegaskan tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan untuk MBG.
Ia menyatakan bahwa program pendidikan tetap berjalan optimal dan justru terjadi penambahan anggaran secara keseluruhan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
