Rapat DPR Memanas! Dahnil Anzar Sindir BPKH 'Enggak Ada Added Value, Kok Jadi Calo?'

 

Repelita Jakarta - Kritik pedas Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak kembali menyeret perhatian publik pada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Kamis 12 Februari 2026.

Dahnil menilai BPKH telah bergeser dari fungsi utamanya sebagai pengelola dana haji dan justru terlibat dalam praktik yang tidak memberikan nilai tambah bagi jemaah.

Selama ini yang diamati oleh publik BPKH atau di bawah BPKH itu berubah menjadi calo-calo ekonomi haji, ujar Dahnil dalam youtube TV Parlemen dan detiknews 12 Februari 2026.

Enggak ada added value-nya, tegas Wakil Menteri Haji dan Umrah dalam rapat kerja tersebut.

Pernyataan tegas itu langsung memantik perhatian lantaran BPKH selama ini memegang mandat besar mengelola dana haji yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

Kritikan tersebut menyoroti dugaan bahwa BPKH ikut terlibat dalam sektor-sektor operasional yang seharusnya bisa dikerjakan pihak swasta bukan lembaga pengelola dana.

Dahnil menegaskan bahwa manajemen dana haji semestinya berorientasi pada peningkatan manfaat dan efisiensi bukan sekadar ikut masuk dalam bisnis penyediaan jasa.

Menurutnya jika BPKH terus meluas ke sektor operasional risiko tumpang tindih kewenangan dan hilangnya peran pelaku usaha swasta bisa semakin besar.

Jangan sampai misalnya masuk di sektor penyediaan bis haji penyediaan catering haji hanya berhenti hal-hal yang seperti itu saja yang sebenarnya itu bisa dikerjakan oleh sektor-sektor lainnya kata Dahnil menguraikan.

Ia kemudian menegaskan kembali poin kritiknya dalam rapat tersebut dengan nada yang sama kerasnya.

Selama ini yang diamati publik BPKH atau di bawah BPKH itu berubah jadi calo-calo ekonomi haji tuturnya dikutip dari Viva.co.id.

Jangan sampai hanya masuk di sektor penyediaan bus atau katering yang sebenarnya bisa dikerjakan sektor lain tegas Dahnil dalam kesempatan yang sama.

Kritik ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap lembaga pengelola keuangan haji di tanah air.

Meski demikian lembaga tersebut belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Publik kini menanti apakah kritik ini akan berujung pada evaluasi besar dalam pengelolaan dana haji ke depan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga