[BREAKING NEWS] Inilah Isi Lengkap Surat BEM UGM ke UNICEF: Help Us to Tell Prabowo How Stupid He Is as a President

VERSI 1 – NASKAH ASLI BAHASA INGGRIS
(Sesuai surat resmi BEM UGM yang dirilis 5 Februari 2026)

Repelita Yogyakarta – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto melayangkan surat terbuka berbahasa Inggris kepada Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell pada Rabu (5/2/2026). Surat tersebut memuat kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto pasca tragedi kematian siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Berikut adalah naskah lengkap surat tersebut:

To: Catherine Russell
Executive Director, UNICEF
Date: February 5, 2026
From: Student Executive Board of Universitas Gadjah Mada
Signed: Tiyo Ardianto – President of BEM UGM

What kind of world do we live in when a child loses their life because they cannot afford a pen and a book?

We are writing to inform you about a 10-year-old child in Ngada, East Nusa Tenggara, who took their own life because they could not afford school supplies—a pen and a book—that cost less than 1 USD.

This is not fate, nor is it an isolated incident. It is preventable and is the result of systemic failure. This situation is far from the ideal where every child is guaranteed the right to learn, play, and imagine a future with hope—instead of dying in despair.

The Indonesian constitution guarantees every child access to education. This is also in line with Article 28 of the Convention on the Rights of the Child. Therefore, the state has a responsibility to ensure access to quality, equal, and just education for all Indonesian children.

In this case, primary responsibility lies with the state, which has failed to protect one of its most vulnerable citizens.

This commitment has not been implemented properly under President Prabowo Subianto's policies. President Prabowo lives in his own imagination. The statistical figures he showcases in various official forums are clearly far from the reality of society.

The government has failed to determine humanitarian priorities. It is a cruel irony that the government was able to contribute 16.7 trillion rupiah to the controversial Board of Peace, while a child committed suicide because they did not have 10,000 rupiah to buy a pen and book for school.

We urge UNICEF to strengthen its role in Indonesia by advocating for stronger child protection policies, safeguarding education budgets, and ensuring the future of every child.

And most importantly, help us tell Prabowo Subianto how stupid he is as a president. His stupidity has caused fundamental problems that have led to the loss of innocent lives—an unforgivable crime against humanity.

Sincerely,
Tiyo Ardianto
President of BEM UGM

(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

VERSI 2 – TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA
(Penerjemahan bebas dengan mempertahankan substansi dan nada asli surat)

Repelita Yogyakarta – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto mengirimkan surat terbuka kepada Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell pada Rabu (5/2/2026). Surat ini berisi kritik tajam kepada Presiden Prabowo Subianto menyusul tewasnya seorang siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Berikut adalah terjemahan lengkap surat tersebut:

Kepada: Catherine Russell
Direktur Eksekutif, UNICEF
Tanggal: 5 Februari 2026
Dari: Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada
Ditandatangani: Tiyo Ardianto – Ketua BEM UGM

Dunia macam apa yang kita tinggali ketika seorang anak kehilangan nyawanya hanya karena ia tidak mampu membeli pena dan buku?

Kami menulis surat ini untuk menyampaikan kepada Anda tentang seorang anak berusia 10 tahun di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah—sebuah pena dan buku—yang harganya kurang dari 1 dolar AS.

Ini bukan takdir, juga bukan kejadian yang terisolasi. Ini adalah peristiwa yang dapat dicegah dan merupakan akibat dari kegagalan sistemik. Situasi ini jauh dari cita-cita di mana setiap anak dijamin haknya untuk belajar, bermain, dan membayangkan masa depan dengan penuh harapan—bukannya mati dalam keputusasaan.

Konstitusi Indonesia menjamin setiap anak mendapatkan akses terhadap pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 28 Konvensi Hak Anak. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, setara, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia.

Dalam kasus ini, tanggung jawab utama terletak pada negara, yang telah gagal melindungi salah satu warganya yang paling rentan.

Komitmen ini tidak dijalankan dengan baik di bawah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo hidup dalam imajinasinya sendiri. Angka-angka statistik yang ia pamerkan di berbagai forum resmi jelas jauh dari realitas masyarakat.

Pemerintah telah gagal menentukan prioritas kemanusiaan. Sungguh ironi yang kejam ketika pemerintah mampu menyumbang dana sebesar Rp16,7 triliun untuk Board of Peace yang kontroversial, sementara seorang anak bunuh diri karena tidak memiliki Rp10.000 untuk membeli pulpen dan buku demi bersekolah.

Kami mendesak UNICEF untuk memperkuat perannya di Indonesia dengan mengadvokasi kebijakan perlindungan anak yang lebih kuat, menjaga anggaran pendidikan, dan menjamin masa depan setiap anak.

Dan yang terpenting, bantu kami untuk mengatakan kepada Prabowo Subianto betapa bodohnya dia sebagai presiden. Kebodohannya telah menimbulkan masalah fundamental yang berujung pada hilangnya nyawa-nyawa tak berdosa—sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak termaafkan.

Hormat kami,
Tiyo Ardianto
Ketua BEM UGM

(*)

Editor: 91224 R-ID Elok