Prabowo Menang Telak, Kedaulatan Rakyat Justru Semakin Gelap?

Repelita Jakarta - Syafril Sjofyan menghadiri deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat di Gedung Joang 45 Jakarta pada 10 Februari 2026.

Acara berlangsung di ruangan yang penuh sesak hingga sebagian peserta terpaksa berdiri.

Berbagai kalangan hadir termasuk aktivis, akademisi, purnawirawan TNI, buruh, ulama, serta ibu-ibu rumah tangga.

M Said Didu dalam pidato pembukaannya menegaskan komitmen bersama melawan genk SOP yang merujuk pada Solo, Oligarki, dan Parcok.

Lima presidium membacakan deklarasi yang memuat lima tuntutan pokok.

Tuntutan pertama mengajak seluruh rakyat bersatu merebut kembali kedaulatan dari cengkeraman oligarki.

Tuntutan berikutnya menuntut pertanggungjawaban pihak yang telah menyerahkan kedaulatan kepada oligarki serta meminta elit dan aparat menghentikan segala bentuk perlindungan terhadap oligarki.

Presiden Prabowo didesak membersihkan kabinet dan pemerintahannya dari pengaruh oligarki.

Tuntutan lain mencakup pengadilan terhadap mantan Presiden Jokowi, pemakzulan Wakil Presiden Gibran, serta reformasi total Polri termasuk penggantian Kapolri.

Oligarki digambarkan sebagai sistem di mana kekuatan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir konglomerat yang mampu memengaruhi kebijakan negara secara signifikan.

Negara kerap melindungi kepentingan ekonomi elite melalui regulasi yang menguntungkan korporasi besar, penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku usaha raksasa, serta hubungan istimewa antara penguasa dan pengusaha.

Fenomena tersebut sangat terlihat selama sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi.

Meskipun tidak ada putusan hukum yang menyatakan Presiden Prabowo termasuk oligarki, analisis politik menyoroti relasi kekuasaan melalui latar belakang bisnis dan jaringan elite yang dimilikinya.

Indikator kedekatan dengan oligarki dapat diamati dari sikap penegakan hukum terhadap pelanggaran korporasi besar, apakah dilakukan secara tegas atau justru ditunda dan kabur.

Kasus PIK 2 sering dijadikan tolok ukur apakah negara tegas atau membiarkan proyek bermasalah tetap berjalan.

Secara realistis terdapat tiga kemungkinan posisi Prabowo yaitu pemimpin yang mampu mematahkan oligarki, pengelola yang memilih kompromi, atau bagian dari jaringan oligarki itu sendiri.

Tuntutan reformasi Polri mendapat keraguan dari Forum Tanah Air Diaspora yang memiliki jaringan di 22 negara lintas lima benua.

Komite Percepatan Reformasi yang dibentuk Presiden Prabowo malah melibatkan lima jenderal polisi purna dan aktif termasuk Tito Karnavian, Idham Azis, serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Ketiga figur itu dianggap paling bertanggung jawab atas kondisi Polri selama satu dekade terakhir yang ditandai penguatan loyalitas politik serta menurunnya kepercayaan masyarakat.

Tindakan Listyo Sigit yang dianggap membangkang terhadap putusan MK melalui Perpol nomor 10 serta pernyataannya di DPR yang merendahkan Presiden sebagai atasannya memunculkan pertanyaan serius.

Presiden Prabowo justru berencana menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada Listyo Sigit.

Oligarki melemahkan gerakan rakyat dengan cara halus dan bertahap bukan melalui konfrontasi terbuka.

Strategi pertama berupa pendekatan personal atau soft cooptation dengan mengundang tokoh gerakan ke diskusi eksklusif serta menawarkan proyek, jabatan, atau fasilitas demi memisahkan tokoh dari massa pendukungnya.

Strategi kedua adalah fragmentasi internal melalui pemicuan konflik ego, penyebaran rumor infiltrasi, serta pembesaran perbedaan strategi.

Strategi ketiga berupa delegitimasi publik dengan memberi cap radikal, tidak stabil, atau berafiliasi asing pada tokoh kritis disertai serangan karakter pribadi.

Strategi keempat adalah tekanan ekonomi dengan mengintimidasi donatur agar mundur, mempersulit perizinan aksi, serta mengancam pemilik tempat pertemuan.

Kemenangan perjuangan rakyat bergantung pada tiga pilar utama yaitu persatuan yang kokoh, strategi yang cerdas, serta kekuatan spiritual dan moral yang saling memperkuat.

Persatuan menjadi fondasi karena tanpa itu gerakan mudah terjebak konflik internal sebagaimana taktik klasik divide et impera yang selalu dipakai kekuatan penindas.

Momentum 1945 menjadi contoh sukses ketika berbagai kelompok nasionalis, Islam, pemuda, militer, dan rakyat biasa bersatu demi kemerdekaan.

Semangat tinggi tanpa strategi hanya menghasilkan ledakan sementara sehingga diperlukan pemetaan kekuatan lawan, pengelolaan opini publik, penentuan waktu yang tepat, serta pemilihan medan perjuangan yang beragam.

Kekuatan spiritual dan moral menjadi benteng terkuat dalam jangka panjang berupa keyakinan mendalam pada kebenaran perjuangan, daya tahan terhadap intimidasi, serta integritas yang menolak godaan kompromi pragmatis.

Gerakan yang mampu bertahan lama adalah yang memiliki struktur kuat, transparan, tidak bergantung pada satu figur tunggal, serta mandiri secara ekonomi.

Di bulan suci Ramadhan ini diharapkan GMKR dapat mempersiapkan gerakan rakyat yang konsisten guna mewujudkan kelima tuntutan secara berkelanjutan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok