Prabowo: Indonesia Bisa Cabut dari Dewan Perdamaian Jika Merugikan Gaza.

 

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia dapat memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Keputusan tersebut akan diambil jika kinerja Dewan Perdamaian justru lebih banyak memberikan dampak negatif bagi warga Gaza, Palestina.

Informasi ini disampaikan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, yang turut hadir dalam pertemuan tertutup dengan Prabowo di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta, pada Jumat, 30 Januari 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh yang dianggap sebagai oposisi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

"Prabowo bilang tidak usah terlalu khawatir.

Karena kalau dalam perjalanannya ternyata lebih banyak mudaratnya untuk warga Palestina dan Gaza, kita bisa keluar," ujar Abraham Samad menirukan Prabowo saat dihubungi, Ahad, 1 Februari 2026.

Indonesia secara resmi bergabung dalam Board of Peace pada Kamis, 22 Januari 2026.

Prabowo menandatangani langsung piagam Dewan Perdamaian di sela-sela World Economic Forum yang berlangsung di Davos, Swiss.

Dalam pertemuan di Kertanegara, Abraham mengatakan Prabowo menyampaikan alasan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian.

Namun, Abraham tidak mengingat alasan spesifik Prabowo memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian.

Tapi dia ingat Prabowo berkata Indonesia bisa keluar bila Dewan Perdamaian itu lebih banyak mudaratnya untuk warga Gaza, Palestina.

Prabowo, kata Abraham, juga berencana mengundang sejumlah organisasi dan tokoh agama untuk menjelaskan alasan Indonesia masuk Dewan Perdamaian.

"Prabowo akan mengundang tokoh-tokoh agama, tokoh organisasi agama terbesar dan tokoh-tokoh agama lain untuk menyampaikan secara rinci dan detail alasannya," kata dia.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyebut Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh-tokoh yang dinilai sebagai oposisi pemerintah pada Jumat, 30 Januari 2026.

Abraham mengatakan pertemuan itu berlangsung lebih kurang 4,5 jam, dari 16.30 WIB hingga 21.00 WIB di Kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta.

Abraham mengatakan istilah oposisi tidak tepat karena yang hadir tokoh sesuai bidangnya.

Sejumlah tokoh yang hadir beberapa di antaranya Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dan mantan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji.

Dari sisi pemerintah, Abraham berkata pertemuan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pertemuan juga dihadiri Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan tidak mau menyebut mereka sebagai tokoh oposisi.

"Enggak ada yang oposisi.

Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan," kata Prasetyo di Wisma Danantara, Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Januari 2026.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga