Repelita Jakarta - Surat Edaran DPP PDIP tertanggal 24 Februari 2026 yang melarang kader dan anggota partai berbisnis, mengkomersialkan, atau mencari keuntungan dari Program Makan Bergizi Gratis dinilai sebagai langkah strategis politik.
Larangan tersebut tidak berarti penolakan terhadap program MBG itu sendiri, melainkan upaya PDIP untuk menjaga citra yang selaras dengan suara masyarakat yang kritis terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurut pengamat politik Yusak Farchan, pendekatan ini memperlihatkan sikap PDIP yang tampak pro-rakyat dan menentang komersialisasi program pemerintah.
Dengan sikap demikian, PDIP berupaya menarik simpati dari kelompok-kelompok yang menolak atau mengkritik Program Makan Bergizi Gratis.
Langkah ini diyakini sebagai bagian dari persiapan jangka panjang partai menghadapi Pemilu 2029 melawan petahana Presiden Prabowo Subianto.
PDIP sedang berusaha memperkuat posisi di kalangan pemilih oposisi dengan memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap program tersebut.
Upaya tersebut juga bertujuan menjaga dan mengonsolidasikan basis massa di akar rumput agar tidak tergerus oleh pengaruh Partai Gerindra di masa mendatang.
Yusak Farchan menegaskan bahwa PDIP tengah melakukan manuver untuk mempertahankan dukungan dari segmen masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan saat ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

