Makan Bergizi Gratis atau Maling Berkedok Gizi? Kritik Pedas dari Ketua BEM UGM Usai Dadan Dapat Bintang

 

Repelita Jakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, melontarkan kritik pedas terhadap program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui unggahan di media sosial pada Sabtu, 14 Februari 2026.

Kritik ini muncul setelah kontroversi pemberian Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, yang dinilai tidak tepat lantaran programnya diwarnai kasus keracunan massal.

Dalam cuitannya, Tiyo secara terang-terangan memplesetkan akronim MBG menjadi Maling Berkedok Gizi sebagai bentuk protes atas pengelolaan program tersebut.

Menurutnya, tidak ada evaluasi serius setelah insiden keracunan yang melibatkan puluhan ribu anak, dan pihak pemerintah justru meremehkan angka korban sebagai sekadar statistik kecil.

"Sungguh kejam," tulis Tiyo menyoroti pernyataan yang menganggap 28 ribu korban bukanlah nyawa manusia, melainkan hanya angka di atas kertas.

Ia juga menyoroti pengalihan anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun yang berdampak pada terhambatnya akses pendidikan tinggi dan nasib guru honorer yang terus terabaikan.

"223T anggaran pendidikan dirampas, efeknya banyak yang kehilangan kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi dan guru-guru honorer ditelantarkan," jelasnya.

Tiyo mengungkapkan ironi bahwa untuk menggratiskan seluruh mahasiswa Indonesia di PTN dan PTS hanya butuh dana sekitar Rp180 triliun.

Angka itu ia bandingkan dengan kisah pilu seorang anak di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang nekat mengakhiri hidup karena tak mampu membeli perlengkapan sekolah.

Baginya, fakta tersebut menunjukkan bahwa MBG telah jauh dari janji awal untuk menyejahterakan rakyat dan justru menguntungkan segelintir pihak.

"Bergizi saja tidak. Apalagi gratis. Itu uang kita yang dialokasikan serampangan! Untuk apa? Untuk bagi-bagi ke kroninya," paparnya dengan nada geram.

Ia mengupas mekanisme penyediaan pangan yang dinilai menggiurkan, di mana satu penyedia pangan (SPPG) bisa meraup keuntungan hingga Rp1,8 miliar.

Dalam lima tahun masa kepresidenan, angka itu membengkak menjadi Rp9 miliar per penyedia yang mendapat proyek dari program MBG.

"1 SPPG bisa hasilkan 1,8 miliar untuk pemiliknya. Kalau 5 tahun masa Kepresidenan, artinya 9 miliar. Siapa yang punya SPPG? Mereka yang dekat dengan pemenang Pilpres," tambah Tiyo.

Ia mencontohkan seorang Ketua DPC Partai Gerindra yang disebut bisa memiliki hingga 9 SPPG, dengan potensi keuntungan mencapai Rp45 miliar dalam lima tahun.

Angka itu pun baru dalam skenario tanpa korupsi, belum jika ada praktik curang seperti mengurangi porsi atau kualitas bahan makanan.

"Bayangkan jika korupsi. Buah yang harusnya 5 butir, jadi 3 butir. Atau ayam yang seharusnya bagian dada, jadi sayap saja. Bisa lebih fantastis," ucapnya.

Tiyo kemudian melontarkan pertanyaan politis mengenai kemungkinan Prabowo Subianto maju lagi di Pilpres 2029.

Jika kader partai yang menjadi kepala daerah mengeluarkan dana puluhan miliar untuk memenangkan ketua umumnya, apakah jumlah itu dianggap besar.

"Pertanyaannya, kalau Pak Prabowo nyalon lagi 2029 lalu kadernya yang jadi pimpinan daerah ini keluarkan 10 atau 20 miliar untuk menangkan Ketumnya, itu uang kecil apa besar?" tanya Tiyo.

Baginya, angka itu sangat kecil dibandingkan potensi keuntungan miliaran rupiah yang bisa diraih dari program serupa di periode berikutnya.

"Yang begini terjadi di mana-mana," tegasnya menyoroti praktik politik transaksional yang dianggapnya sudah mengakar.

Karena itu, ia menyerukan perubahan makna akronim MBG agar sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan saat ini.

"Maka, tidak layak lagi kita sebut MBG sebagai Makan Bergizi Gratis. Mulai sekarang, mari kita sebut MBG sebagai Maling Berkedok Gizi!" pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga